BANTENRAYA.COM – Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI Kota Cilegon Ika Agustiah menyampaikan orasinya.
Orasi Ketua HIMPAUDI Kota Cilegon itu disampaikan saat aksi damai yang digelar di depan Kantor Walikota Cilegon pada Rabu, 8 Januari 2025.
Aksi yang dihadiri Ketua HIMPAUDI Kota Cilegon juga diikuti ratusan tenaga honorer yang terdiri dari guru PAUD, guru madrasah, kader Posyandu, dan Linmas tersebut.
Baca Juga: Akun Instagram BPBD Kota Cilegon Diretas, Tawarkan Giveaway Iphone 15 Pro Max
Di sana Ika menyampaikan kekecewaan atas 3 bulan honor para guru PAUD yang tidak kunjung dibayar oleh pemerintah.
Ika menuntut agar Pemerintah Kota Cilegon segera mencairkan honor guru PAUD yang tidak dibayarkan selama periode Oktober, November, dan Desember 2024.
“Kami seharusnya tidak turun ke jalan untuk ikut aksi tapi hak honor guru-guru kami harus diperjuangkan dan suara harus disampaikan kepada pihak pemerintah,” katanya.
Baca Juga: 9 Pekerja di Kabupaten Pandeglang Kehilangan Pekerjaan Selama 2024, Ini Penyebabnya
Ika menilai, guru PAUD sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter generasi bangsa seharusnya mendapatkan keadilan dan perhatian dari pemerintah.
“Kami tidak hanya sebagai pengajar tapi punya kontribusi terhadap dunia pendidikan khususnya dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak usia dini,” ujarnya.
Ika mengungkapkan, Himpaudi adalah wadah berkeluh kesah bagi para guru PAUD. Termasuk memberikan pembelaan atau advokasi bagi anggota Himpaudi.
Baca Juga: Gus Robi, Ketua PCNU Kabupaten Serang Masuk Bursa Calon Ketua PWNU Banten
“Kami akan terus perjuangkan hak guru termasuk honor yang tidak dibayar pada 2024. Kami berharap honor ini tidak hangus karena menjadi tumpuan pendapatan bagi anggota kami,” tuturnya.
Dengan nada lirih, Ika menjelaskan, tidak sedikit guru PAUD yang sangat mengharapkan honor tersebut sebagai bagian dari amunisinya dalam mengajar.
“Mohon maaf bukan kami tidak ikhlas tapi ada sebagian guru yang memang menggunakan honor tersebut sebagai tumpuan biaya operasional dalam mengajar. Kan ada yang rumahnya jauh, butuh ongkos,” serunya.
Baca Juga: KABAR DUKA! Haji Qomar Meninggal Dunia Sore Ini
Meski ikut turun dalam aksi damai menuntut pembayaran honor, Ika menyatakan pihaknya berkomitmen agar guru PAUD tetap menjalankan kewajibannya dalam mendidik anak-anak meskipun honor mereka belum dibayarkan.
Di sisi lain, salah seorang guru di salah satu SD negeri yang enggan disebutkan namanya mengatakan, para guru honor di tempatnya mengajar memilih untuk tidak ikut dalam aksi damai yang digelar di depan kantor walikota.
Hal tersebut dikarenakan khawatir dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar atau KBM.
Baca Juga: Protes Jalan di Sekitar Alun-alun Pandeglang Hancur, Warga Menilai Pemerintah Tutup Mata
“Kami memilih untuk tidak ikut (aksi damai) karena masih melaksanakan proses KBM di sekolah,” ungkapnya.
“Tapi pada dasarnya kami mendukung teman-teman yang menyuarakan haknya dan kamipun memiliki harapan yang sama agar honor yang seharusnya kami terima bisa dibayarkan,” katanya. ***
