BANTEN RAYA.COM – Pengadilan Tinggi (PT) Banten mengkorting vonis Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak Herliawati dan suaminya Yadi Haryadi dari 4 tahun penjara menjadi 1,5 tahun penjara, dalam putusan banding pemerasan terhadap perusahaan tambak udang PT Royal Gihon Samudra sebesar Rp310 juta.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak Puguh Raditya Aditama membenarkan jika PT Banten Majelis Hakim Tinggi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, dan memberikan korting besar-besaran kedapa kedua terdakwa.
“Jadi memang sudah turun banding, dengan putusan banding 1 tahun 6 bulan (dari sebelumnya 4 tahun penjara-red),” katanya saat di konfirmasi, Kamis (19/9/2024).
Selain vonis badan, Puguh mengungkapkan PT Banten juga memberikan korting terhadap denda keduanya. Dalam putusan di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, pasangan suami istri itu dihukum denda 200 juta subsider 2 bulan penjara. Namun dalam putusan PT Banten hanya didenda Rp50 juta subsider 2 bulan penjara.
“Betul bang (kepada wartawan terkait denda yang dibebankan kepada kedua terdakwa-red),” ungkapnya.
Baca Juga: Gagal Administrasi CPNS 2024? Berikut Cara Menjawab dan Contoh Kalimat Sanggah
Dikutip dari halaman resmi Mahkamah Agung (MA), berdasarkan putusan Nomor 15/PID-SUS-TPK/2024/PT BTN atas nama terdakwa Herliawati, PT Banten menyebut kedua terdakwa tidak terbukti bersalah dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Namun keduanya lebih terbukti sebagaimana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 2001 UU RI tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah d3ngan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
BACAJUGA:
“Hari ini bidang pidsus menyatakan kasasi atas putusan banding tersebut,” tegas Puguh.
Diketahui, dalam dakwaan JPU Kejari Lebak, kasus pungli itu bermula pada tahun 2021, PT RGS di DKI Jakarta berencana melakukan investasi usaha tambak udang di Desa Pagelaran Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak seluas kurang lebih 31 hektar.
Direktur Operasional PT RGS Gono Joko Mulyono meminta bantuan Farid Maulana dan Muhamad Ridwan, agar memfasilitasi jual beli tanah untuk PT RGS. Terdakwa (Herliawati) selaku Kepala Desa Pagelaran didatangi oleh Farid Maulana, dan disampaikan jika terdapat perusahaan yang membutuhkan lahan di wilayah Desa Pagelaran untuk digunakan sebagai lahan tambak udang.
Baca Juga: Lolly Histeris Usai Dijemput Paksa, Anak Nikita Mirzani Sempat Minta Tolong
Mengetahui adanya rencana pembebasan lahan itu, Herliawati bersama suaminya Yadi Mulyadi yang juga Kepala SDN 1 Kadujajar meminta uang Rp5 juta per meter untuk pengurusan lahan. Akan tetapi permintaan tersebut tidak direspon oleh saksi Farid Maulana.
Farid Maulana kemudian meminta bantuan warga Desa Pagelaran untuk mengidentifikasi pemilik lahan, serta mendatangi pemiliknya guna melakukan negosiasi harga. Dari lahan seluas kurang lebih 31 hektar yang sedianya akan dibeli oleh PT RGS untuk tambak udang terdapat 37 bidang lahan milik warga, dengan total luas sekitar 23 Hektar yang ternyata belum bersertifikat.
Untuk mengurus sertifikat tanah itu dibutuhkan dokumen Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Pagelaran dan ditandatangani oleh Kepala Desanya.
Sekitar Juli atau Agustus tahun 2021, terdakwa (Seliawati-red) didatangi oleh saksi Farid Maulana di rumah terdakwa, dengan membawa dokumen surat-surat tanah yang belum bersertifikat yang akan dibeli oleh PT RGS.
Namun, terdakwa Herliawati menolak menandatangani dokumen atau surat tersebut. Sebab terdakwa dan suaminya belum menerima uang yang diminta sebelumnya. Farid kemudian meminta bantuan Muahamd Ridwan.
Selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi Ridwan. Terdakwa selaku Kepala Desa Pagelaran bersedia untuk melayani proses administrasi dan menandatangani surat-surat pengurusan tanah tersebut.
Akan tetapi, Kades Pagelaran itu meminta imbalan Rp1,5 juta per meter dari luas lahan yang belum bersertifikat. Atas perhitungan Herliawati dan suaminya total uang yang harus dibayar sebesar Rp.345 juta. Dimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan luas lahan yang belum bersertifikat 23 Hektar dikali Rp1,5 juta.
Sari permintaan itu Farid Maulana dan rekannya selaku pihak yang diminta oleh PT RGS, memberikan uang yang diminta terdakwa dan suaminya secara bertahap. Total jumlah uang yang telah diberikan oleh Saksi Farid Maulana secara terpaksa untuk terdakwa dan saksi Yadi Haryadi sekitar Rp310 juta. (***)
