BACAJUGA:
BANTEN RAYA.COM– Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengungkapkan, pihaknya mencatat rumah data kependudukan saat ini keberadaannya sudah mencapai 899 kampung berkualitas yang tersebar di delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Namun, dari jumlah yang cukup besar tersebut, tidak diikuti dengan mekanisme pencatatan, pengendalian dan evaluasi yang baik.
Padahal, menurutnya, validasi data yang terkumpul pada rumah data kependudukan itu sangat penting untuk penanganan berbagai hal. Nina menjelaskan, dari rumah data tersebut, nantinya akan bisa melayani masalah seperti ibu hamil, balita, persalinan serta masalah pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan lainnya. Sehingga, melalui rumah data kependudukan, pelayanan bisa diberikan dengan seadil-adilnya dan tidak ada yang tertinggal.
“Pengawasan dari program rumah dataku sejak awal dicanangkan sampai dengan proses pelaksanaannya seakan dilepaskan pada otoritas yang mendirikannya yaitu di level Provinsi,” kata Nina usai menghadiri Talkshow Hari Kependudukan Dunia 2024 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (29/7/2024).
Nina menjelaskan, “lepas tanggung jawab” itu sebabkan karena belum adanya sistem evaluasi program rumah dataku yang bukan hanya menaungi tata cara evaluasinya, namun juga mengenai pembagian kewenangan antar stakeholder dalam rumah dataku.
Baca Juga: Dinkes Temukan 3.100 Warga Kabupaten Serang Menderita Penyakit TBC
Sehingga, kata Nina, saat ini semua data yang masuk ke dalam sistem pelaporan kampung KB, hanya berasal dari jumlah pendirian/pencanangan yang kemudian dilaporkan oleh Provinsi.
“Artinya pelaporan ini hanya menggambarkan jumlah rumah dataku yang telah berdiri secara kuantitatif, namun belum dapat merepresentasikan kondisi berjalannya rumah dataku dan bagaimana proses program yang telah dilakukan,” jelasnya.
Nina menuturkan, secara konseptual rumah dataku merupakan program yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan intervensi sosial berdasarkan partisipasi masyarakat dan peran strategis data. Melalui proses ini nantinya akan dilakukan penyederhanaan kondisi masyarakat yang kompleks kedalam gambaran data. Yang kemudian melalui pemeranan atau keterlibatan kader masyarakat itu menyediakan skema intervensi dalam proses percepatan pembangunan di tingkat lokal.
“Secara teknis tujuan besar ini ditempatkan dalam skema interaksi yang kompleks antara berbagai tingkatan yaitu BKKBN dan perwakilan Provinsi, OPDKB Provinsi, Kabupaten/Kota, relasi lintas institusi pemerintah yang berurusan dengan pembangunan, dan terakhir konteks masyarakat dimana program ini dijalankan,” tuturnya.
“Sementara secara normatifnya, rumah dataku harus berhadapan dengan dampak yang dirasakan masyarakat dari berjalannya program,” tambahnya.
Baca Juga: Barbuk Sabu Berpotensi Diselewengkan Anggota, Jadi Alasan Kapolres Musnahkan Sabu Seberat 30 Kg
Nina mengungkapkan, menurutnya keberadaaan rumah dataku sangat penting sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
“Karena kita ketahui bersama bahwa kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana), dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat,” terangnya
“Dan Kampung KB juga merupakan salah satu upaya untuk mendakatkan pelayanan program bangga kencana kepada masyarakat dengan mengaktualisasikan fungsi keluarga dengan membangun karakter bangsa melalui keluarga kecil bahagia sejahtera,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menuturkan, dengan adanya data yang inklusif diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat, sehingga diharapkan data inklusif tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
“Artinya dari data itu kita tahu mana yang perlu kita lakukan intervensi, sehingga pelayanan bisa diberikan dengan seadil-adilnya,” katanya.
Hasto juga menekankan bahwa, melalui data inklusif tersebut diharapkan juga mampu untuk mengetahui potensi-potensi dan bonus demografi di masing-masing wilayah. Sehingga, mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Baca Juga: Akses Buruk dan Jadi Target Vandalisme, Sopir Angkutan Ogah Mampir ke Terminal Cadasari
“Dan itu diharapkan ini bisa menjadi dasar pembangunan baik di Provinsi Banten maupun daerah lainnya,” tegasnya
Hasto menuturkan, saat ini BKKBN telah memiliki aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA), dimana sistem tersebut merupakan data analisis keluarga dengan sejumlah variabel.
“Ini yang akan kita optimalkan dalam mewujudkan data inklusif, sehingga dapat menganalisis permasalahan,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menambahkan, dengan basis data yang kuat dan inklusif akan mempermudah dalam memformulasikan kebijakan agenda pembangunan. Oleh karena itu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal mendasar.
“Dengan data yang kuat kita harus mampu mengelola bonus demografi yang baik untuk menjadi sumber kekuatan kita,” kata Al Muktabar.
“Kami di Provinsi Banten terus berupaya mengkombinasikan antara SDM dan Sumber Daya Alam (SDA). Dengan dua komponen besar itu terkolaborasi, maka kita mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Baca Juga: Cabai Rawit Merah di Pasar Induk Rau dan Pasar Lama Kota Serang Tembus Rp 100 Ribu Per Kilogram
Al Muktabar juga mengatakan, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terus mengoptimalkan jangkauan infrastruktur. Baik itu sarana dan prasarana pendidikan hingga infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
“Saat ini kita sedang mengoptimalkan jangkauan, terutama terkait infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu bertujuan untuk kita meningkatkan SDM secara merata di Provinsi Banten,” tandasnya. (***)
