BANTENRAYA.COM– Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten berfokus pada menciptakan Sumber Daya Manusia ataau SDM unggul dan berkualitas.
Kebijakan tersebut menjadi program prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Provinsi Banten pada 2025-2045 mendatang.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, dalam RKPD 2025 pihaknya bersikeras untuk dapat mewujudkan Indonesia Emas melalui keberadaan SDM yang unggul di Banten.
Menurutnya, ketersediaan lapangan pekerjaan melalui adanya investasi di Banten, harus juga diimbangi dengan peningkatan SDM lokal yang ada.
Baca Juga: Lomba MTQ Kecamatan Mancak Jadi Ajang Jaring Qori Qoriah Handal
Sehingga, masyarakat lokal Banten tidak akan kalah bersaing dengan para tenaga kerja dari luar Banten.
“Dalam RKPD 2025, kita prioritaskan mulai dari penyiapan SDM yang unggul, hilirisasi serta pengentasan pengangguran,” kata Al Muktabar.
“Karena, dengan penyiapan SDM yang unggul ini, diharapkan nantinya akan banyak tenaga kerja lokal yang terserap dalam dunia industri,” kata Al Muktabar kepada wartawan usai menghadiri acara forum konsultasi publik RKPD 2025, Minggu, 17 Desember 2023.
Al Muktabar juga mengatakan, dengan bonus kewilayahannya, serta fasilitas dan infrastruktur yang terus membaik menjadikan Provinsi Banten sebagai tujuan favorit para investor untuk berinvestasi.
Baca Juga: El Nino Berkepanjangan, Produksi Padi di Kabupaten Serang Surplus 14.926 Ton
Sehingga, peningkatan kualitas SDM menjadi modal utama untuk tenaga kerja Banten agar berdaya saing tinggi.
Ia mengatakan, upaya yang dilakukan dalam menciptakan SDM Banten yang unggul dan berdaya saing tersebut, pihaknya mengungkapkan bahwa saat ini tengah melakukan peningkatan kualitas pendidikan dari berbagai vokasi.
“Dalam rangka itu (penyiapan SDM unggul-red), kita lakukan peningkatan sekolah dengan berbagai vokasi dan memperkuat hubungan formal antara penyedia lapangan pekerjaan dengan dunia pendidikan, itu menjadi dasar kita untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.
“Jadi bukan hanya sebatas pada job fair saja. Tapi untuk kedepannya hal ini agar menjadi benar-benar tertata. Misal, industri kimia di Kota Cilegon, maka kita buka SMK dengan jurusan kimia dasar di sana. Kemudian sektor pehotelan, pariwisata, tata boga, kita buka SMKN di Kabupaten Pandeglang. Kita lakukan itu, dan optimalkan hilirisasinya,” tambahnya.
Baca Juga: Puluhan Ribu Pendekar di Banten Berkumpul, Rekor MURI Ini Berhasil Dipecahkan
Al Muktabar juga menerangkan, penyediaan lapangan kerja ini merupakan problem dasar yang dihadapi dari berbagai indikator makro.
Menurut analisanya, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pendikan secara komprehensif dan pentahelix.
“Dan disitulah pemerintah harus hadir,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Mahdani menambahkan, saat ini skala prioritas yang dibahas dalam RKPD 2025 bersentuhan langsung dengan isu-isu strategis, diantaranya adalah kemiskinan, peningkatan SDM hingga infrastuktur.
“Sebagaimana disampaikan Pak Pj Gubernur, saat ini kita sedang melakukan bagaimana cara untuk mempercepat kesejahteraan di Provinsi Banten terutama pada peningkatan dari sisi SDM yang berkualitas. Karena dengan begitu kita bisa masuk kepada sektor-sektor industry,” paparnya.
“Dan yang kedua, adalah hilirisasi industri, ini harus terjadi agar kesempatan dan lapangan pekerjaan itu menjadi terbuka,” kata Mahdani.
“Kemudian kita juga masih tetap dalam menjaga penanganan infrastruktur, lalu pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, dan pemerintahan yang baik dan bersih. Semua itu adalah menjadi fokus kita,” sambungnya.
Mahdani menjelaskan, dari berbagi isu strategis dan rencana pembangunan yang ada, pihaknya tidak menampik bila saat ini masih banyak isu lain yang perlu untuk segera diselesaikan dalam pembangunan daerah.
Baca Juga: Banten Jadi Yang Pertama Gagas Metode Belajar Gasing untuk Siswa SMA
“Memang kita akui seperti pembangunan infrastruktur kita belum merata. Akan tetapi, tentu kita perlu memilah, apakah itu menjadi kewenangan kita Provinsi atau bukan. Karena kewenangan itu kan ada tiga, Kabupaten atau Kota, Provinsi, Pusat,” jelasnya.
“Jadi gak semua ruas jalan itu menjadi kewenangan kita, kita yang tangani. Apa yang bukan kewenangan kita, ditangani Kabupaten atau Kota misalnya. Kemudian misal di Kabupaten atau Kota belum tertangani, maka kita bantu dengan bantuan keuangan daerah,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, hadir juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim yang mengungkapkan bahwa, dirinya mengapresiasi atas upaya Pemprov Banten yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui RKPD.
Menurutnya, hal tersebut dinilai sangat penting. Karena, dalam penyusunan program pembangunan Pemerintah hatus mendengar apa yang menjadi bahan pokok masukan untuk menjadi pertimbangan dan ide tambahan.
Baca Juga: 40 Ribu Rumah Warga Kabupaten Lebak Tak Layak Huni, Upaya Perbaikan Terkendala Masalah Ini
“Kita apresiasi dengan beliau memberikan ruang kepada masyarakat, seusai dengan tujuan dari proses pembangunan, yang bukan hanya dari atas ke bawah melainkan juga dari bawah ke atas, dan itu kita apresiasi karena telah mengakomodir semua itu,” katanya.
Fahmi juga mengatakan, apa yang disampaikan terkait dengan peningkatan SDM dan tentang hilirisasi itu sangat penting.
Menurutnya, hal tersebut bukan hanya pada penguatan pemberdayaan SDA saja, tetapi juga pada penguatan terhadap pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bisa menurunkan tingkat pengangguran.
“Apalagi sumber daya alam maupun manusia kita luar biasa. Maka itu perlu ditata dalam rangka menuju masyarakat Banten sejahtera,” pungkasnya.***
