BACAJUGA:
PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Banten Raya, Ari Supriadi menyangkan banyaknya ASN yang nyalon kepala desa (kades). Pasalnya, pencalonan mereka berpotensi mengganggu kinerja birokrasi mengingat jumlah ASN di Pandeglang belum memadai.
“Secara normatif memang memungkinkan ASN mengikuti pesta demokrasi di tingkat desa tanpa harus meninggalkan statusnya sebagai ASN. Namun melihat kondisi ASN di Pandeglang yang tidak memadai. Terutama jabatan fungsional maka seyogyanya ASN untuk bisa menahan syahwat politik mengikuti pilkades dan lebih fokus menjalankan tugas dan fungsi secara penuh sebagai abdi negara,” kata Ari, kemarin.
Dikatan Ari, ASN yang akan maju pada pilkades punya persyaratan khusus antara lain harus mendapat persetujuan pimpinan.
“Persetujuan pimpinan dalam hal ini bupati bisa dijadikan filter terakhir, bagaimana pimpinan bisa membentengi agar ASN tidak diizinkan. Bayangkan jika 20 ASN dibiarkan maju, maka akan menganggu kinerja birokrasi yang tentunya saat ini pemda tengah fokus melakukan tata kelola pemerintahan sebagai salah satu fokus dalam RKPJD,” beber Ari.
BACA JUGA: Tak Perlu Mengundurkan Diri, 20 ASN Nyalon Kades di Pandeglang
Senada dengan Ari, Ketua Perkumpulan Nalar Pandeglang Rudi Yana Jaya mengatakan, Pemkab Pandeglang selalu kesulitan menambah jumlah ASN karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, jika ASN yang ada diberikan kebebasan untuk mencalonkan diri di pilkades maka akan berdampak pada kinerja pemerintahan.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
“Berdasarkan data yang kami miliki, ASN yang nyalon rata-rata sebagai perangkat desa sekaligus kepanjangan Pemkab di desa. Kalau diperbolehkan nyalon kades, maka akan ada kekosongan perangkat di desa yang aturannya harus ASN. Di sisi lain pengangkatan ASN di Pandeglang itu sangat jarang dan kalau pun ada kuotanya sedikit. Bupati harus tegas dalam hal ini,” tegas Rudi. (muhaemin)
