TANGERANG, BANTEN RAYA- Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten Fadlullah mengusulkan agar pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Provinsi Banten agar berbasis masjid dan pondok pesantren (ponpes).
Demikian disampaikan Fadlullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi Raperda Provinsi Banten tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, belum lama ini. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum.
Di hadapan ratusan amil dan pemuka agama kecamatan Teluk Naga, Fadlullah menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban kaum muslimin yang berkecukupan lebih. Dari kekayaan yang mereka miliki berupa emas dan perak, perdagangan, tabungan, hasil pertanian dan peternakan.
BACAJUGA:
Selanjutnya juga yang bersumber dari penghasilan lainnya sesuai ketentuan tertentu yang dipungut oleh dan atau disetorkan melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk disalurkan kepada mustahiq dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Kelompok mustahiq yang dimaksud meliputi 8 ashnaf.
“Sebagaimana firman Allah: Sesungguhnya zakat hanyalah untuk [1] fakir dan [2] miskin, [3] amil zakat, [4] mualaf, [5] membebaskan budak, [6] melunasi hutang gharimin, [7] jihad di jalan Allah, dan untuk [8] musafir sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana (Qs. At-Taubah [9]: 60),” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Banten Raya, Minggu (9/5/2021).
Ia menuturkan, tujuan zakat adalah mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu diwujudkan dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan membangun bisnis sebagai jalan bersama dalam upaya menciptakan kedaulatan negara dan perdamaian dunia.
Lebih lanjut Fadlullah menjelaskan bahwa tujuan pertama zakat adalah meningkatkan daya beli fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Ibn Sabil). Mereka adalah kelompok masyarakat yang menganggur, tidak memiliki usaha tetap, atau memiliki usaha dan penghasilan tetap. Tetapi tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan setahun.
Secara umum, zakat menjadi instrumen pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk tujuan itu, zakat diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok atau uang tunai langsung yang dapat digunakan untuk membeli makanan pokok, pakaian, dan sewa rumah.
“Zakat dapat pula dibayarkan dalam bentuk bantuan pengobatan, premi asuransi BPJS Kesehatan. Kemudian beasiswa bagi anak dari keluarga miskin, atau program pelatihan kerja,” papar Fadlullah.
Selanjutnya, kata Fadlullah, tujuan kedua zakat adalah menciptakan lapangan kerja. Sasaran dari pencapaian tujuan ini adalah pengelola (amil) zakat, budak (riqob) dan orang yang pailit (gharimin). Dalam hal ini, zakat menjadi instrumen penting dalam menunaikan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 27, ayat 2 yang menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Zakat dikeluarkan dalam bentuk gaji, bantuan modal kerja atau dana bergulir bagi usaha kecil dan warung mikro. Pemulihan kegiatan bisnis yang sudah ada, mencegah terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja), melindungi nasib buruh kerja, dan menggerakkan kembali roda ekonomi,” katanya.
Sementara itu, tujuan zakat yang ketiga adalah menciptakan dan memperkuat daya saing umat dengan semangat jihad fi sabilillah. Jihad tidak hanya menjaga keamanan dan pertahanan negara dengan membiayai tentara dan perlengkapan perang. Tetapi juga jihad bil hujjah wal burhan dengan membiayai dakwah dan pendidikan.
Zakat dapat menjadi instrumen penting pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 khususnya ayat (1) dan (2). Di sana menyatakan bahwa setiap warga negara berhaak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam hal ini termasuk advokasi dan dakwah untuk mualaf.
“Zakat disalurkan melalui masjid, madrasah, dan ponpes untuk kafalah dai dan guru ngaji, biaya riset serta pengembangan inovasi, dan lain-lain,” ujarnya.
Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Baznas fokus dengan zakat profesi pegawai pemerintah, BUMD, dan kegiatan usaha/bisnis yang ada dalam kewenangan pemprov atau stakeholder lainnya. Di luar itu, diberikan ruang terbuka bagi LAZ sebagai represenasi masyarakat sipil menjadikan zakat sebagai kekuatan daya saing umat. Tentunya bersama dengan kekuatan intelektual-ulama dan masjid, baik masjid kantor, masjid industri, masjid kampus dan sekolah, terutama Pondok Pesantren.
Setiap Masjid bersama Basznas atau LAZ mengelola zakat secara profesional dengan tenaga full time. Penghimpunan zakat melalui payroll system dan memanfaatkan media digital.
“Sedangkan penyaluran dan pemberdayaan zakat difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan sebagai kebutuhan esensial warga negara,” tegasnya. (*/dewa)
