SERANG, BANTEN RAYA- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyambut baik peluncuran aplikasi e-Perda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang berlangsung di Provinsi Banten. Dalam peluncuran ini, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat menjadi proyek percontohan reformasi regulasi dari Kemendagri.
“Saat ini harus membangun peradaban baru, paradigma baru, di era teknologi informasi,” ungkap Gubernur WH dalam peluncuran aplikasi e-perda Kemendagri di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, kemarin.
Menurut Gubernur, dengan sistem digital atau online, akan memberikan layanan cepat. Selain itu, dengan sistem digital yang transparan dan akuntabel, masyarakat tahu dan bisa mengawasi kebijakan yang dibahas untuk mereka.
BACAJUGA:
“Kita berharap semua layanan dikembangkan dalam suatu sistem digital,” tambahnya.
Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19, aplikasi e-perda sangat mendukung kinerja pemerintah daerah. Terbitnya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang diiring dengan 49 peraturan pelaksanaannya, banyak peraturan daerah yang harus menyesuaikan terhadap Undang-undang tersebut.
Sejak berdiri, lanjut Sekda, Provinsi Banten telah memiliki 134 peraturan daerah. Terdapat 14 perda yang harus disesuaikan termasuk dua peraturan gubernur yang harus disesuaikan dengan UU cipta kerja.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan alasan pemilihan Provinsi Banten sebagai tempat peluncuran aplikasi e-perda karena Gubernur Banten paling serius dalam pembenahan regulasi dan birokrasi.
“Kenapa harus di Provinsi Banten. Take off upaya pembenahan regulasi dari Provinsi Banten,” ungkapnya.
Dijelaskannya, dengan aplikasi e-perda maka proses penyusunan regulasi terbuka, transparan dan akuntabel. Aplikasi e-perda juga akan lebih mengoptimalkan alat kelengkapan di DPRD.
“Melalui e-perda, negara hadir untuk memfasilitasi produk hukum daerah. Fasilitasi tidak membutuhkan waktu lama atau berbelit,” tegas Akmal.
Sebagai informasi, e-perda merupakan terobosan yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai akselerasi dalam proses fasilitasi rancangan peraturan daerah dan terus dikembangkan untuk register, serta satu data produk hukum di Indonesia yang terintegrasi dalam e-perda. Pemerintah daerah tidak perlu lagi membuat e-perda karena tinggal menggunakan saja. Karena server dan lainnya yang menyediakan yaitu kementerian dalam negeri.
Layanan e-perda diharapkan mampu mempercepat proses, efesiensi anggaran dan efektifitas. (Satibi)
