BANTEN RAYA- Honor para guru PAUD di Provinsi Banten makin memprihatinkan di tengah pandemi Covid-19. Hingga kini, mereka masih ada yang diberi honor Rp650 ribu bahkan Rp250 ribu per tiga bulan.
Demikian diungkapkan Bunda PAUD Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa terkait kondisi guru PAUD di Provinsi Banten saat ini.
“Perlu adanya dukungan penuh dari semua pihak agar lembaga dan guru PAUD lebih sejahtera,” ujar wanita yang akrab disapa Aci ini, belum lama ini.
Baca Juga: Selalu Ditolak Sistem, Ratusan Guru Honorer di Pandeglang Kecewa Tak Bisa Daftar PPPK
Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten itu mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Sebab, kewajiban dan beban seorang guru PAUD cukup tinggi. Terlebih sejak pandemi Covid-19, banyak sekolah PAUD yang tutup.
“Jadi sudah mah honor kecil, anak sekolah tidak ada, lembaganya (PAUD) hancur,” katanya.
Aci mengungkapkan, pendidikan menjadi bidang yang paling terdampak adanya pandemi korona, khususnya PAUD.
Baca Juga: Ungkap Kasus Besar, Guru Besar Usu dan Trisakti Apresiasi Kinerja Kejaksaan
Berdasarkan data UNICEF pada Agustus 2021, sedikitnya 80 juta anak usia dini di seluruh dunia kehilangan pendidikan akibat pandemi.
Padahal, pendidikan usia dini merupakan pondasi penting untuk aspek perkembangan anak yang paling dasar.
Di Indonesia sendiri, dari catatan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), terdapat 6,7 juta murid pada jenjang pendidikan anak usia dini yang terdampak bencana non alam tersebut.
Baca Juga: Tabrani Diminta Jadi Contoh Untuk Guru
Dipaparkan Aci, hal yang sama juga dirasakan oleh para guru hingga satuan PAUD.
“Ada 542 ribu guru PAUD se-Indonesia, 203 ribu satuan PAUD, serta 13,6 juta orang tua siswa anak usia dini yang ikut terdampak,” ungkapnya.
Sebenarnya, lanjut anggota DPR RI itu, pemerintah kabupaten/kota telah mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan termausk PAUD di dalamnya, sebesar 20 persen dari APBD-nya.
Baca Juga: Ingat! Guru dan Tenaga Pendidik Wajib Miliki NUPTK, Ini Manfaatnya
Akan tetapi, mengingat kemampuan keuangan setiap daerah berbeda-beda, maka alokasi yang dikucurkan ke PAUD juga beragam. Ia berharap alokasi untuk PAUD dapat ditingkatkan.
“Karena masih banyak guru PAUD yang belum sejahtera. Karena undang-undang guru dan PAUD belum direvisi, sehingga hak-hak guru PAUD dalam hal honor tidak sama dengan guru lainnya,” jelas politikus Partai Golkar ini.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, pandemi Covid-19 memberikan dampak dan perubahan yang luar biasa dari segala bidang, khususnya pada bidang pendidikan.
Baca Juga: Sanksi Menanti Bagi ASN dan Honorer Pemkab Lebak yang Ogah Divaksin
Aspek tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial serta pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 juga menjadi pertimbangan.
“Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak,” ujarnya.
Salah satu dampak negatif dimaksud, kata Andika, potensi penurunan kemampuan belajar atau learning loss yang berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun perkembangan karakter.
Baca Juga: PAUD Kesultanan, Sekolah Gratis untuk Anak Yatim dan Dhuafa
Di satu sisi, lanjut Andika, teknologi informasi benar-benar dapat meningkatkan pengalaman belajar khususnya pada masa pandemi Covid-19 saat ini.
“Namun di sisi yang lain, terdapat tantangan dalam proses pembelajaran di rumah seperti pengaruh dari penggunaan jaringan internet. Semoga pandemi segera berakhir dan secara bertahap siswa dapat mengikuti pembelajar tatap muka dengan normal, khususnya bagi siswa-siswa PAUD di Provinsi Banten,” tuturnya. ***



















