BANTENRAYA.COM — Pemprov Banten menetapkan penanganan banjir sebagai salah satu program prioritas setelah banjir besar kembali merendam wilayah Tangerang Raya beberapa waktu lalu.
Tak hanya merendam pemukiman, banjir tersebut juga sempat menyebabkan lumpuhnya ruas jalan tol Jakarta–Tangerang, memicu perhatian serius dari berbagai pihak.
Sebagai langkah awal penanganan banjir, Pemprov Banten akan melakukan normalisasi sejumlah aliran sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan.
Baca Juga: Lengkapi Surat Berkendara Gaes, Mulai Besok Polres Cilegon Laksanakan Operasi Patuh Maung
Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Tim Penanganan Banjir Provinsi Banten, yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Banten dan melibatkan berbagai pihak.
Itu termasuk BBWS Ciliwung Cisadane (BBWSC2), BBWS Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3), serta pemerintah kabupaten/kota terkait.
“Pak Gubernur meminta agar ada tindakan nyata,” ujar Arlan Marzan, Wakil Ketua Tim Penanganan Banjir sekaligus Kepala Dinas PUPR Banten, Minggu 13 Juli 2025.
“InsyaAllah hari Senin kami akan turun ke lapangan untuk survei lokasi bersama balai sungai dan pemda,” katanya.
Menurut Arlan, dari hasil inventarisasi awal, beberapa sungai seperti Cisadane, Kali Sabi, dan aliran Ciputat menjadi titik rawan utama.
Ia menjelaskan bahwa kendala di lapangan bukan hanya kondisi sungai, tapi juga akses terbatas untuk penurunan alat berat.
“Survei nanti kita lakukan, karena ini penting untuk melihat titik-titik mana yang memungkinkan alat berat masuk, karena akses di Tangerang Raya itu tidak selalu mudah,” ungkapnya.
Arlan menjelaskan, normalisasi sungai menjadi bagian dari aksi cepat dalam penanganan banjir tahun ini.
Pemprov sudah menganggarkan Rp2 miliar untuk penanganan darurat banjir dan pekerjaan normalisasi awal.
Baca Juga: Jelang Laga Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025, Robi Darwis Mohon Doa Restu
Namun, kata Arlan, tidak hanya itu, dalam jangka panjang Pemprov juga menyiapkan pembangunan embung dan tandon air di sejumlah titik rawan banjir.
Program ini telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2025–2029.
“Tahun depan kita mulai pembangunan embung di lokasi yang diusulkan kabupaten/kota. Fungsinya menahan air hujan sebelum masuk ke sungai, jadi bisa kurangi potensi banjir mendadak,” pungkasnya.
Baca Juga: Jelang Laga Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025, Robi Darwis Mohon Doa Restu
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Mahdani, menyampaikan bahwa, seluruh langkah pengendalian banjir telah disusun secara sistematis dalam RPJMD 2025–2029.
Dalam program itu, Pemprov akan menggabungkan berbagai pendekatan struktural dan non-struktural.
“Program kami mencakup pembangunan embung atau kolam retensi di Kota dan Kabupaten Tangerang serta Tangsel, revitalisasi situ, pembangunan tanggul sungai, dan normalisasi aliran seperti Kali Angke, Kali Sabi, Sungai Cilatak, dan Cimanciri,” ujar Mahdani.
Baca Juga: Nonton Good Boy Episode 14 Sub Indo: Hubungan Masa Lalu Jong Hyeon, Dong Ju dan Han Na
Mahdani mengatakan, pentingnya kolam retensi sebagai alat untuk meredam limpasan air hujan sebelum masuk ke badan sungai.
“Air itu akan ditampung dulu, baru dialirkan secara bertahap. Ini sangat efektif untuk mencegah luapan mendadak,” katanya.
BACAJUGA:
Mahdani memastikan, mulai tahun 2026, program pengendalian banjir akan masuk sebagai prioritas anggaran pembangunan Pemprov Banten.
“Iya Insya Allah sudah bisa mulai di 2026,” tandasnya. ***
