BANTENRAYA.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten melaporkan, Belanja Negara sampai dengan 30 April 2025 terealisasi sebesar Rp8,25 triliun atau 29,57 persen dari pagu.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Suska mengatakan, kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,25 triliun atau 32,65 persen.
“Kemudian Belanja lembaga atua kementerian sebesar Rp2,00 triliun atau 22,85 persen. Untuk Belanja tersebut terdapat penurunan pagu yang disebabkan oleh tidak adanya kegiatan Pemilu seperti tahun sebelumnya dan adanya kebijakan efisiensi anggaran,” kata Suska dalam keterangan yang diterima Bantenraya.com, Rabu 28 Mei 2025.
Adapun realisasi jenis Belanja kementerian dan lembaga Belanja Pegawai sebesar 33,94 persen, Belanja Barang sebesar 17,43 persen, Belanja Modal sebesar 2,37 persen, dan Belanja Bansos sebesar 47,72 persen.
BACAJUGA:
Baca Juga: Gelar Diskusi Interaktif, KBI Ajak Mitra Konsumen Raih Pasar Ekspor
Sementara realisasi jenis Belanja TKD Dana Bagi Hasil sebesar 17,53 persen, Dana Alokasi Umum sebesar 36,05 persen, DAK Non Fisik sebesar 35,01 persen, Dana Insentif Fiskal sebesar 27,50 persen, dan Dana Desa sebesar 42,72 persen.
“Sedangkan untuk DAK Fisik belum terealisasi karena belum ada
penyaluran,” jelas Suska.
Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 30 April 2025 sebanyak 25 hibah dengan total nilai sebesar Rp47,68 miliar.
Hibah tersebut digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru, menunjang pencapaian program Polri dan
Kejaksaan RI.
Selanjutnya terkait dengan kinerja APBD Banten sampai dengan 30 April 2025, realisasi Pendapatan Daerah sebesar 25,01 persen dan Belanja Daerah sebesar 16,71 persen.
Baca Juga: Cikedung Ditarget Jadi Desa Berkembang Tahun 2027
TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 30 April 2025 sebesar Rp6,25 triliun atau sebesar
57,58 persen dari total pendapatan Banten.
Sementara itu, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 April 2025, realisasinya mencapai Rp538,06 miliar atau 40,98 persen dari target.
Kinerja PNPB ini ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Paspor , Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.***
