BACAJUGA:
BANTEN RAYA.COM– Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu sebagaimana disampaikan Andra dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Minggu (2/3/2025).
“Kita pastikan APBD itu milik rakyat, bukan milik OPD, gubernur, atau wakil gubernur. Maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat,” kata Andra.
Ia menekankan bahwa, program dan kegiatan yang menggunakan APBD harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Andra menyebut bahwa salah satu fokus utama pemerintahannya adalah memastikan bahwa anggaran digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Tujuan APBD adalah bagaimana bisa melayani rakyat dengan baik. Urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Cilegon Masih Tunggu Keputusan Pemkot Terkait Efisiensi Anggaran
Selain itu, Andra juga meminta agar seluruh OPD bekerja secara optimal dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada anggaran yang mengendap atau tidak terserap dengan baik karena alasan birokrasi yang berbelit.
“Saya selalu sampaikan bahwa tugas kita adalah melayani, bukan dilayani. Jadi, pastikan semua program berjalan dengan maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, Andra menyampaikan, agenda rakor yang dilaksanakan pada hari ini dimaksudkan untuk membangun kebersamaan. Memberikan harapan kepada masyarakat dalam 100 hari ke depan melalui sejumlah program dan kegiatan yang menjadi prioritas Pemprov Banten.
Di antaranya, kata dia, pihaknya akan meluncurkan atau launching sekolah gratis, BLUD untuk SMK, dan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan Pemprov Banten serta program lainnya yang akan dilakukan.
“Jadi bukan sifatnya ceremonial, tapi benar-benar langkah awal kita dalam perbaikan. Dan tadi ada komitmen bersama pemerintah ini adalah pemerintah bersih, tidak korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa, di bawah kepemimpinan Andra Dimyati, penggunaan anggaran akan diawasi secara ketat. Hal itu agar anggaran yang ada tidak disalahgunakan.
“Semua proyek yang ada di OPD itu harus transparan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi atau kelompok dalam pengelolaannya. Proyek itu milik masyarakat dan harus benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan mereka,” tegas Dimyati.(***)
