BANTENRAYA.COM – DPC Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia atau GMNI Serang menggelar demonstrasi bertajuk ‘Problematika Provinsi Banten’ pada Rabu, 19 Februari 2025.
Seruan aksi ini dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam DPC GMNI Serang sebagai evaluasi kinerja Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta.
Aksi turun ke jalan yang digelar DPC GMNI Serang ini dilaksanakan di depan Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten atau KP3B untuk mengkritisi kinerja Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta yang dinilai tidak memberikan dampak positif yang signifikan.
Pj Gubernur Banten dinilai tidak menberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur dan pengangguran di Provinsi Banten.
Dan juga aksi yang dilaksanakan oleh DPC GMNI Serang bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban Eks Pj Gubernur Banten Al Muktabar atas adanya dugaan korupsi Biaya Penunjang Operasional Rp39 Miliar.
Selanjutnya untuk yang kedua terkait dengan dugaan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang alih fungsi hutan lindung di kawasan Proyek Strategis Nasional atau PSN PIK 2.
Ketua DPC GMNI Serang Dadang Suzana menyatakan, bahwa aksi ini merupakan respons atas berbagai macam problematika yang terus tumbuh subur di Provinsi Banten.
“Problematika yang terjadi di Provinsi Banten terus mengakar dan kuat, khususnya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Kemiskinan dan Pengangguran.” ujarnya.
Dalam aksi yang dilaksanakan oleh DPC GMNI Serang bertajuk “Problematika Provinsi Banten” ada beberapa poin tuntutan.
Ada delapan tuntutan yang disuarakan dalam aksi ini, berikut daftar tuntutan DPC GMNI Serang dalam aksi tersebut :
1. Adili Al Muktabar dan kroni-kroninya;
2. Wujudkan Reforma Agraria;
3. Bentuk UPTD Satgas PPKS;
Baca Juga: Usai Dilantik Andra Soni Langsung Keluar dari Banten Jalankan Titah Prabowo, Mau Apa?
4. Wujudkan Pemerintah Good and Prime
5. Tingkatkan NTP di Banten;
6. Hentikan Represifitas terhadap Gerakan Rakyat;
7. Tekan Angka Garis Kemiskinan dan Pengangguran Sampai 0%;
8. Tingkatkan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan.***


















