SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten bakal melakukan rasionalisasi terhadap besaran bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2021. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut batalnya rencana pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan penambahan pembiayaan penanganan Covid-19.
Seperti diketahui, Pemprov Banten telah membatalkan rencana pinjaman daerah ke PT SMI. Keputusan itu diambil lantaran pemerintah pusat meminta agar tenor pinjaman senilai Rp4,1 triliun itu dipercepat dari 8 menjadi 3 atau 5 tahun. Tenor yang diperpendek dinilai akan membebani keuangan daerah dalam pengembaliannya. Baik untuk pembayaran bunga maupun pinjaman pokoknya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, secara umum Pemprov Banten sedang melakukan evaluasi terhadap alokasi dana bagi hasil (DBH) pajak dan bankeu kabupaten/kota tahun anggaran 2021. Untuk DBH, besaran yang harus disalurkan sudah disepakati besarannya.
BACAJUGA:
“(Evaluasi) kebijakannya hanya mengatur waktu penyaluran,” ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Minggu (4/7/2021).
Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, semantara untuk bankeu kabupaten/kota evaluasi dilakukan terhadap besarannya. Pemprov akan melakukan rasionalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Besaran bankeu provinsi ke kabupaten/kota sedang dievaluasi besaran yang akan dirasionalisasikan,” katanya.
Diungkapkan Rina, rasionalisasi nilai bankeu kabupaten/kota didasari oleh sejumlah pertimbangan. Pertama, memenuhi belanja wajib. Kedua, memenuhi pembiayaan pelayanan dasar agar tetap berjalan. Ketiga, menambah belanja kedaruratan dalam rangka Covid-19.
“Keempat adanya kebijakan pinjaman daerah yang tidak dilaksanakan,” ungkapnya.
Berdasarkan catatan bantenraya.com, alokasi bankeu untuk kabupaten/kota pada awalnya dianggarkan senilai Rp425 miliar. Adapun rinciannya terdiri atas Kabupaten Serang Rp70 miliar, Kabupaten Lebak 65 miliar, Kabupaten Tangerang Rp60 miliar. Selanjutnya Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang Rp55 miliar, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masing-masing Rp40 miliar.
Akan tetapi, pos anggaran itu dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat proses evaluasi APBD 2021. Pemerintah pusat meminta agar alokasi bankeu dikurangi sebesar Rp95 miliar menjadi Rp330 miliar. Akibatnya, alokasi bankeu kabupaten/kota dipangkas rata-rata dari Rp5 hingga Rp10 miliar. Dengan kondisi saat ini, nilai pengurangan bankeu itu jelas akan lebih besar lagi.
Lebih lanjut dipaparkan Rina, adapun soal progres penyaluran untuk DBH pajak saat ini sedang dilakukan persiapan dan akan segera didistribusikan. Sementara untuk bankeu masih dalam tahap penerbitan surat keputusan (SK) gubernur terkait perubahannya. “Bankeu sedang proses perubahan SK gubernur tentang penetapan besaran dan alokasinya,” tuturnya.
Selain bankeu, Pemprov Banten juga berencana melakukan sejumlah rasionalisasi program kegiatan. Salah satunya adalah pemberian tunjangan kinerja (tukin) ASN di lingkup Pemprov Banten. Terdapat rencana pemangkasan sebesar 25 hingga 50 persen untuk pembayaran kinerja Oktober, November dan Desember 2021.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyebut jika Pemprov Banten bakal kehabisan dana belanja daerah pada November mendatang. Hal tersebut lantaran minimnya pemasukan daerah akibat pandemi Covid-19 yang belum juga usai.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
“Kondisi ekonomi kita belakangan ini dan pemerintah tidak punya cukup uang. Analisa kita kemarin, bukan bermaksud menakut-takuti. Kita membuat beberapa skema, November kita enggak ada uang,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, di gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, belum lama ini.
WH menegaskan, menindaklanjuti kondisi tersebut maka pihaknya berencana untuk memangkas sejumlah pembiayaan, salah satunya adalah tunjangan kinerja (tukin) ASN Pemprov Banten.
“Jadi kita prihatin dengan kondisi kita belakangan ini. Di sini saya mengeluh, bukan berarti mengeluh tapi yang saya sampaikan memang kita harus prihatin dengan kondisi belakangan ini,” katanya.
WH menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyerah dengan situasi yang ada. “Pemprov tetap bersama berupaya semaksimal mungkin. Saya menjadi birokrat selama 40 tahun tapi baru kali ini saya mengalami cultural shock dan masyarakat juga demikian,” tuturnya. (dewa/rahmat)
