SERANG, BANTEN RAYA- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah melakukan ekspose untuk perhitungan kerugian negara (PKN) dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dari pemprov Banten untuk pondok pesantren (ponpes) tahun 2018 dan 2020. Namun kejati masih enggan menyebut PKN hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun audit independen.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan membenarkan jika pihaknya telah melakukan ekspose kerugian negara, dan aliran uang kepada para tersangka.
“Iya ekspose audit kerugian keuangan negara, kita gunakan BPKP dan audit independen,” katanya kepada bantenraya.com, Kamis (10/6/2021).
Ivan menambahkan, audit PKN dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang merupakan patokan bagi seluruh pemeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun dirinya masih enggan menyebutkan jumlah PKN dalam kasus hibah ponpes tersebut.
“Auditnya sudah, tapi belum (hasil PKN),” tambahnya.
Ivan memastikan penyidikan kasus hibah ponpes segera rampung. Sejauh ini penyidik telah memeriksa kurang lebih 170 saksi, mulai dari penerima hibah, pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) hingga pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten.
BACAJUGA:
“Kurang lebih 170 orang (yang diperiksa). Hari ini kita juga masih memeriksa sekitar 15 orang dari ponpes,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dari hasil penyidikan diketahui bahwa pemotongan dana hibah ponpes dikoordinir oleh beberapa orang, dengan orang-orang yang berbeda di setiap wilayahnya. Namun kejati masih enggan menyebutkan oknum tersebut.
“Sistemnya per wilayah (pemotongan dana hibah), mereka tidak menyebutkan (dari FSPP maupun biro kesra) tapi yang ditunjuk. Mereka yang meminta, karena uang masuk ke rekening (penerima hibah),” jelasnya.
BACA JUGA: Dua Mantan Karo Kesra Pemprov Banten Jadi Tersangka Korupsi Hibah Ponpes
Diketahui, Kejati Banten telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Mereka yaitu mantan Kepala Biro Kesra Provinsi Banten Irvan Santoso, ketua tim evaluasi penyaluran hibah ponpes Toton Suriawinata, AS selaku pengurus salah satu ponpes penerima bantuan hibah, AG selaku honorer di Biro Kesra Provinsi Banten, dan ES dari pihak swasta.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
Dari pemeriksaan terhadap beberapa ponpes penerima bantuan, ada dua modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi ini. Pertama, yaitu pesantren fiktif seolah penerima bantuan padahal penadah.
Kedua, penyaluran (bantuan) lewat rekening tapi begitu sudah cair masuk ke rekening ponpes, tapi diminta kembali untuk dipotong. Pemotongan bantuan setiap ponpes berbeda-beda. (darjat/rahmat)
