SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten memberhentikan sementara para ASN di lingkup kerjanya yang kini telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan korupsi yang tengah digarap Kejati Banten. Status tersebut akan disematkan hingga adanya keputusan inkracht dari pengadilan.
Seperti diketahui, terdapat empat ASN Pemprov Banten yang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Mereka adalah SMD selaku Kepala UPT Samsat Malingping atas kasus pengadaan lahan UPT Samsat Malingping.
BACAJUGA:
IS mantan Karo Kesra Setda Provinsi Banten dan TS mantan Plt Karo Kesra Setda Provinsi Banten yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Banten atas kasus hibah pondok pesantren (ponpes). Terakhir, ada LS selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten atas kasus pengadaan masker KN95.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, dari sisi kepegawaian ketentuannya ketika seorang ASN ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dan dilakukan penahanan maka akan langsung diberhentikan sementara dari jabatannya.
BACA JUGA: Dua Mantan Karo Kesra Pemprov Banten Jadi Tersangka Korupsi Hibah Ponpes
“Yang memberhentikan PPK, pejabat pembina kepegawai yaitu gubernur, ini sudah disiapkan SK (surat keputusan)-nya. Itu sifatnya pemberhentian sementara, kemudian menunggu pengadilan. Kalau pengadilannya bebas (diputusan tak bersalah-red) ya harus diaktifkan kembali. Kalau kena vonis ya pemberhentian tetap,” ujarnya, Sabtu (29/5/2021).
Mantan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang itu mengungkapkan, adapun yang kini SK pemberhentian sementaranya sedang diproses adalah untuk dua tersangka kasus hibah ponpes. Sementara satu tersangka di kasus pengadaan masker belum diproses lantaran penahanannya harus dilakukan belum lama ini.
Sementara itu, berdasarkan catatan bantenraya.com untuk tersangka kasus pengadaan lahan UPT Samsat Malingping telah diterbitkan SK pemberhentian sementaranya, belum lama ini.
“(Yang sedang diproses) yang duluan (kasus hibah ponpes). (Tersangka kasus pengadaan masker) belum. (Kekosongan jabatan diisi) Plt di OPD masing-masing atau diambil alih atasannya,” ungkapnya.
BACA JUGA: Kejati Tahan 3 Tersangka Kasus Pengadaan Masker di Dinkes Banten
Disinggung soal kabar yang menyebut jika pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinkes Banten yang ramai-ramai mengajukan pengunduran diri pasca pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan masker, Komarudin mengaku belum mengetahuinya.
“Saya sendiri belum dapat ini, belum nerima. Ya kita lihat nanti, kita teliti, pengajuan itu sepihak kalau pengangkatan dia kan oleh SK gubernur. Kalau memberhentikan harus SK gubernur juga. Tentu perlu diklarifikasi, argumentasinya apa, kondisinya apa karena bagaimanapun pelayanan harus tetap berjalan,” tuturnya. (dewa)
