BACAJUGA:
SERANG, BANTEN RAYA- Penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) berbasis risiko molor dari target awal 2 Juni 2021. Hal itu terjadi lantaran hingga kini aplikasi yang disediakan pemerintah pusat belum bisa digunakan. Alhasil, penerapan sistem perizinan ditunda hingga awal Agustus 2021.
Demikian dikatakan Walikota Serang Syafrudin usai rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Diskominfo Kota Serang, Jumat (28/5/2021).
Seperti diketahui, perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Syafrudin mengatakan, rencana penerapan sistem OSS berbasis risiko sebelumnya ditargetkan efektif berjalan 2 Juli 2021. Dikarenakan ada beberapa penyebab, maka pemerintah pusat memberikan waktu hingga Agustus 2021 agar berjalan efektif.
“OSS berbasis risiko ini turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau tidak ada halangan berjalan bulan Agustus,” ujar Syafrudin kepada bantenraya.com.
Ia menjelaskan, saat ini OSS berbasis risiko akan mulai disosialisasikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP. “Sebetulnya OSS sudah kita jalani, selama ini di Kota Serang tidak ada masalah, dan ada keluhan dari investor. Tapi, ini tuntutan Undang-undang cipta kerja,” jelas dia.
Syafrudin menuturkan, OSS selama ini menggunakan PP nomor 24, namun dengan perubahan UU cipta kerja, maka berubah pula perizinannya. “Sekarang berubah menjadi PP nomor 5 bahwa perizinan berbasis resiko,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Serang Sugiri mengatakan, perubahan sistem perizinan menjadi perizinan berbasis risiko atau OSS berbasis risiko bertujuan kepedulian pemerintah terhadap dampak lingkungan.
BACA JUGA: PAD Perizinan Pemkot Serang Belum Capai Target
“Kalau izin usaha resiko tinggi itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan yang rendah dan sedang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kata Sugiri.
Ia menjelaskan, sosialisasi OSS berbasis risiko ini akan diberikan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat untuk operator OSS berbasis risiko yang berperan sebagai operator. Setelah itu, diberikan kepada organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya. Sehingga para aparatur bisa mengaplikasikan aplikasi tersebut.
“Baru setelah itu, sosialisasi dilakukan kepada pelaku usaha, mulai UMKM dan pelaku usaha menengah,” terang dia. (harir/rahmat)
