SERANG, BANTEN RAYA- Seluruh ASN Pemprov Banten dilarang mengambil cuti dan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Sebagai bentuk pengawasan, para abdi negara itu diwajibkan untuk mengaktifkan fitur berbagi lokasi atau share location dari telepon genggamnya selama libur lebaran.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini Pemprov Banten telah mengambil kebijakan untuk melarang ASN mudik dan mengambil cuti. Hal tersebut sesuai dengan imbauan dari pemerintah pusat terkait peniadaan mudik untuk penekan penyebaran Covid-19.
“Aturan ini sudah berlaku sejak tahun lalu sebenarnya. Setelah ada imbauan dari Satgas Covid-19 nasional, kita dari provinsi tindak lanjuti,” ujarnya, Selasa (27/4/2021).
BACAJUGA:
Mantan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang itu menuturkan, terkait hal itu pihaknya kini sedang menyusun aturan main kebijakan tersebut. Salah satu instrumen yang akan dipakai adalah dengan mewajibkan ASN untuk mengaktifkan fitur berbagi lokasi saat libur Lebaran.
“Cari cara juga untuk bagaimana, jadi harus satu paket dengan penegakkan aturan. Jangan hanya di atas kertas. Kita sedang memikirkan bagaimana instrumen untuk itu. Apakah misalnya walaupun libur kita wajibkan ASN mengaktifkan lokasinya,” katanya.
Komarudin menjelaskan, opsi tersebut dipertimbangkan lantaran hal itu sudah biasa dilakukan pada penarapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sejak tahun lalu. Dengan kondisi yang ada dan situasi yang berkembang saat ini, maka mengoptimalkan teknologi untuk melakukan pengawasan menjadi hal yang sangat dimungkinkan.
“Apakah mungkin selama Lebaran ASN wajib mengaktifkan share location. Jangan sampai juga melanggar HAM (hak asasi manusia). Dengan teknologi juga masih bisa diakali sebenarnya. Satu HP ditinggal terus dia pergi bawa HP lain, sudah niat betul itu. Ini kita sedang cari cara pengawasannya,” ungkapnya.
Agar ASN tidak mudik atau berpergian, kata dia, Pemprov Banten juga melarang mereka untuk mengambil cuti dengan waktu yang berdekatan dengan Idul Fitri. Pun demikian untuk keperluan kedinasan, ASN wajib membuktikannya dengan surat tugas dari atasan.
“ASN boleh berpergian ke tempat-tempat tapi dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan surat perintah atau izin dari atasannya,” tutur mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang ini.
Lebih lanjut dipaparkan Komarudin, terdapat ASN yang diberi pengecualian dan diperkenankan untuk mengambil cuti. Mereka yang diberikan dispensasi itu adalah ASN yang melahirkan atau ada anggota keluarga yang meninggal.
“Cuti karena ada yang meninggal juga harus keluarga dekat, yang satu jalur garis keturunan. Baik ke atas, samping atau bawah, yang jelas garis keturunannya. Adapun cuti yang dilarang itu cuti tahunan yang 12 hari jatahnya setahun,” ujarnya.
https://bantenraya.com/daerah/nekat-mudik-asn-bakal-turun-pangkat/
Ia menegaskan, ada sanksi yang menanti bagi ASN yang nekat melanggar kebijakan larangan mudik dan berpergian. Baik itu sanksi kategori ringan, sedang maupun berat. Ia mengimbau agar ASN bisa mematuhinya karena mereka juga harus menjadi contoh bagi masyarakat.
“Sejauh ini yang sudah kita lakukan berat itu, penurunan pangkat tiga tahun. Beberapa orang yang melanggar prokes itu, larangan mudik ini juga bagian dari pelaksanaan prokes sebenarnya,” tuturnya. (dewa/rahmat)
