SERANG, BANTEN RAYA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan UPT Samsat Malingping. Bahkan dia mendukung agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten yang menangani kasus tersebut untuk mengusut tuntas.
“Kami dari Bapenda Provinsi Banten akan selalu siap memberi keterangan sebenar-benarnya jika tim dari Kejati Banten membutuhkannya,” ujarnya, Senin (26/4/2021).
Ia mengaku, terkejut dan tidak pernah mengetahui bahwa SMD selaku Kepala UPTD PPD Malingping telah merencanakan dan melakukan jual beli lahan untuk kepentingan pribadi.
“Hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan atasan dalam pembelian lahan Samsat Malingping tersebut,” tegasnya.
Adapun dugaan perilaku corruption by design yang dilakukan oleh tersangka SMD dalam kasus pembelian lahan untuk kantor Samsat Malingping yang disebut-sebut memikiki luas 6.287 meter persegi. Lokasinya berada di Jalan Baru, KM 3 Simpang-Beyeh, Desa Malingping Selatan, Kabupaten Lebak.
“Hal pokok yang jadi masalah, SMD sebagai sekretaris tim (pengadaan lahan) juga berposisi sebagai penjual lahan yang ia beli dari Haji Uwi. Dibeli dari pemilik Rp100 ribu dan dijual ke pemerintah Rp500 ribu per meter persegi. Atas hal tersebut SMD sudah merencanakan keuntungan Rp400 ribu dari jumlah lahan tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut dipaparkan Opar, lahan yang akan dibeli itu milik dua orang, yakni punya Haji Uwi dan Cicih, warga Kampung Beyeh.
“Kalau data di saya, lahan punya Haji Uwi itu seluas 4.580 meter persegi, dan punya Cicih 1.707 meter persegi. Jadi total luas 6.287 meter persegi, untuk memudahkan transaksi, Cicih pun di suruh SMD menjual lahannya ke H Uwi terlebih dahulu pada 13 Agustus 2019,” paparnya.
Opar menilai, hal itu kurang patut mengingat SMD bertindak sebagai sekretaris tim pengadaan lahan, telah melakukan transaksi pada saat hampir bersamaan dengan pembebasan lahan.
“Serta diduga sudah mengetahui posisi lahan yang sudah disurvei dan akan ditindaklanjuti pada pembelian oleh pemerintah berdasarkan hasil survei tim appraisal,” ujarnya.
Dilain tempat, Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Rohmat Hidayat yang sejak awal mengawal perjalanan transaksi tersebut mejelaskan bahwa “Isu luas lahan 6.400 meter persegi, itu cuma bisa-bisanya Samad aja,” ujarnya.
Rohmat menambahkan, bahwa transaksi yang dilakukan antara pemilik dan tim appraisal itu dimungkinkan berlangsung setelah tim mendapatkan surat keputusan (SK). Tim itu mendaparkan SK resmi yaitu pada 7 Oktober 2019. “Nah dimungkinkan transaksi SMD dengan Haji Uwi ini setelah mendapat SK,” katanya.
Menurutnya, pihaknya bersama elemen mahasiswa di Lebak selatan sempat melakukan aksi unjuk rasa, “Awal Januri lalu kami sempat aksi unjuk rasa minta kepala UPT Samsat Dicopot karena diduga melakukan mark-up harga lahan,” katanya.
Rohmat menjelaskan dirinya sempat dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan. Selanjutnya, tanggal 11 Januari 2021 pihaknya juga melaporkan kasus ini ini ke Polda Banten.
BACAJUGA:
“Ya, kasus ini LPI sudah laporkan ke Polda Banten juga. Disana ada mark up harga. SMD beli lahan ke Haji Uwi melalui anaknya Hj Euis dengan harga permeter Rp100 per meter persegi. Dan tim appraisal membeli Rp500 ribu per meter persegi. Kasus ini saya minta tuntaskan secara transparan,” paparnya.
https://bantenraya.com/daerah/lebak/dugaan-korupsi-pengadaan-lahan-samsat-malingping-kajati-banten-ini-corruption-by-design/
Sementaran itu, SMD pernah menepis isu tudingan mark up harga lahan dan penyelewengan kewenangan jabatannya. Meski demikian, ia membenarkan bahwa benar ia telah ditunjuk masuk dalam tim pengadaan lahan.
“Iya, saya ditunjuk masuk Tim Sembilan Pengadaan Lahan. Yang menentukan harga itu dari tim appraisal sendiri, saya cuma ditunjuk sebagai sekretaris. Dalam pembayaran saya sebagai tim hanya menyaksikan pembayaranya saja. Dan jika ingin tahu besaran harganya silahkan tanya aja ke pemilik tanah asal,” ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana menegaskan, akan mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Samsat Malimping, Lebak senilai Rp4,6 miliar pada tahun anggaran 2019.
“Kami nanti akan dalami lagi, kami kemudian kroscek kembali, kami akan melakukan proses pendalaman. Siapa pun pasti akan kita mintai keterangan. Baik pihak-pihak yang langsung terkait perkara ini maupun pihak yang terkait lainnya,” katanya. (dewa)
