SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerjanya. Meski demikian, pemberian dana segar tersebut kemungkinan tak disertai dengan komponen tunjangan kinerja (tukin).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat edaran dari pemerintah pusat mengenai pemberian THR kepada ASN. Meski demikian, pada dasarnya THR merupakan hak para ASN. Oleh karenanya, Pemprov Banten telah mempersiapkannya.
“Kami akan siapkan kasnya, sehingga pada waktunya bisa kita salurkan,” ujar Rina, kemarin.
Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, adapun besaran atau komponen THR yang akan diterima para abdi negara akan sama dengan tahun lalu. Saat itu, ASN hanya menerima gaji tanpa disertai tukin. Oleh karena itu, pemprov juga tak menganggarkan pemberian tukin untuk pembayaran THR.
“THR sama dengan kemarin. Kalau tukin kan muatan lokal,” katanya.
Diakui Rina, tak hanya untuk THR, pihaknya juga belum mengalokasikan tukin secara penuh untuk para ASN hingga akhir tahun. Kekurangan tukin nantinya baru akan dianggarka pada Perubahan APBD 2021. Meski begitu, saat ini ASN di lingkup Pemprov Banten sudah bisa menikmati tukin secara penuh alias 100 persen. “Tukin juga belum full (dialokasikan) sampai akhir tahun,” ungkapnya.
Disinggung soal jadwal pencairan THR, Rina mengaku hal itu akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Untuk saat ini, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Pencairannya nunggu surat edaran dari pusat,” tuturnya.
Berdasarkan catatan Banten Raya, besaran tukin ASN Pemprov Banten tertuang dalam pergub nomor 2 tahun 2019. Rinciannya, pejabat eselon I (sekda) Rp76,5 juta. Pejabat eselon II/a yaitu asisten daerah Rp55 juta, staf ahli gubernur Rp40 juta. Selanjutnya, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Bapenda sebesar Rp55 juta.
Sementara, Kepala OPD lainnya Rp47 juta. Berikutnya, eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum dan Biro Adpem menjadi Rp40 juta dan lainnya Rp28 juta. Selanjutnya pejabat Eselon III/a Rp30 juta, jabatan tersebut meliputi Sekretaris Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda dan Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Inspektorat Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan pada Bappeda. Kemudian, pejabat eselon III/b sebesar Rp26 juta.
Pejabat eselon IV/a meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Bapenda Rp20 juta. Sementara OPD lainnya Rp19 juta, Kepala Sekolah Rp14 juta. Lalu untuk pejabat eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp13,5 juta.
BACAJUGA:
Jabatan fungsional umum golongan IV/d Rp9,5 juta, golongan IV/c Rp9,250 juta, golongan IV/b Rp 9 juta, golongan IV/a Rp8,750 juta. Golongan III/d Rp 8,50 juta, golongan III/c Rp8,25 juta, golongan III/b Rp8 juta dan golongan III/a Rp7,9 juta.
Kemudian, golongan II/d Rp6,1 juta, golongan II/c Rp6 juta, golongan II/b Rp5,9 juta dan golongan II/a Rp5,8 juta. Sementara untuk golongan I/d sampai I/a besarnya sama yaitu Rp5 juta. (dewa/rahmat)
