SERANG, BANTEN RAYA- Komisi V DPRD Provinsi Banten sudah menduga jika isu pemotongan bantuan dana pondok pesantren (ponpes) akan muncul. Hal tersebut terjadi lantaran mereka menemukan adanya celah dalam sistem pengusulan bantuan yang rentan dimanfaatkan oknum tertentu.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar mengatakan, dugaan pemotongan bantuan dana ponpes sudah muncul sejak lama. Bahkan hal itu telah disampaikan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021.
“Kami sudah menyampaikam berkali-kali ke TAPD bahwa ada laporan yang kami dapatkan, tidak hanya di 2020. Di Lebak memang ada temuan (dugaan pemotongan dana ponpes), tapi tidak bisa kami membuktikannya. Dari curhatan-curhatan bahwa ada pemotongan dari berbagai oknum tertentu,” ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Jumat (9/4/2021).
Politikus Gerindra itu menuturkan, saat itu TPAD dengan percaya diri mengaku sudah menampung informasi tersebut dan akan mengantisipasinya. Oleh karenanya, ketika dugaan itu kini terjadi kembali maka pihaknya mempertanyakan lagi komitmen dari TAPD.
“Kami sudah berkali-kali mengingatkan, katanya iya ini akan diantisipasi dan sebagainya. Ketika hari ini terjadi ya kami pertanyakan ke TAPD, kenapa ini bisa terjadi. Padahal kami sudah mengingatkan, ini tidak dihiraukan oleh TAPD,” katanya.
Baca juga
https://bantenraya.com/hukum-kriminal/kejati-banten-mulai-dalami-kasus-pemotongan-bantuan-dana-hibah-ponpes/
Diungkapkan Nizar, pihaknya menemukan ada celah pada mekanisme bantuan dana hibah sehingga dugaan-dugaan itu bisa terjadi. Potensi penyelewengan bantuan muncul lantaran dalam proses pengusulan program tersebut melalui perantara. Seharusnya, masing-masing bisa berhubungan langsung dengan pemerintah daerah.
“Kami menginginkan bahwa sistemnya benar-benar, sehingga ponpes bisa langsung yang melakukan permohonan langsung. Ponpes langsung saja mengajukan lewat e-hibah, itu kan sudah online kenapa harus melalui via (pihak ketiga),” ungkapnya.
Lebih lanjut ditegaskan wakil rakyat asal Kota Tangerang itu, sejak awal juga pihaknya kurang setuju jika bantuan dana ponpes diberikan kepada seluruh ponpes setiap tahun tapi dengan nilai yang relatif kecil. Komisi V lebih menyarankan ponpes diberikan bantuan dengan nominal yang signifikan yang diberikan secara bergiliran.
Dipaparkannya, dari jumlah ponpes di Banten sekitar 4.000-an lebih, baik diberi bantuan secara bergiliran selama empat tahun atau sekitar 1.000 ponpes per tahunnya. Menurutnya, dengan pola tersebut maka nilai bantuan yang diberikan setidaknya bisa lebih besar mencapai setidaknya Rp100 juta hingga Rp150 jutaan.
“Kita ini menginginkan agar bantuan ke ponpes itu ada yang fundamental. Kalau kita ingin membantu ponpes harus membantu yang signifikan. Ini enggak, 4.000 diberi Rp30 juta sampai Rp40 juta, apa yang kelihatan? Enggak ada. Dipake membangun enggak bisa. Bangun apa? Administrasi apa yang dibantu,” tuturnya.
BACAJUGA:
Baca juga
https://bantenraya.com/hukum-kriminal/gubernur-banten-laporkan-bantuan-dana-ponpes-ke-kejati-ada-apa/
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan program pemberian bantuan dana ponpes di Banten tahun anggaran 2020 ke Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Banten, belum lama ini. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pemotongan dalam pendistribusian dana tersebut.
Diketahui, pada 2020 lalu Pemprov Banten menganggarkan bantuan dana ponpes sebesar Rp30 juta per ponpes. Tahun ini Pemprov Banten kembali menganggarkannya. Berdasarkan data yang dimiliki Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP), alokasi bantuan untuk tahun ini Rp161,6 miliar yang akan diberikan kepada 4.042 ponpes. Setiap ponpes pendapatkan bantuan Rp40 juta. (dewa/rahmat)
