Catatan Akhir Tahun 2022, memberi makna bahwa implementasi dari kebijakan dan keputusan strategis yang diambil pemerintah, antar lembaga harus dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.
Tingkat keberhasilan tersebut tidak bisa lepas dari kinerja Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Penjabat (Pj) Gubernur sebagai pelaksana dari kebijakan daerah, serta DPRD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi Budgeting, Legislasi, dan controlling. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.
Momentum penilaian kinerja tersebut dituangkan refleksi akhir tahun 2022 yang secara garis besar mencakup tentang : Cacatan-catatan keberhasilan yang dapat mendorong kinerja ke depan untuk lebih ditingkatkan lagi, atau minimal dapat mempertahankan tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Dan catatan-catatan kekurangan yang harus dicari penyebabnya. sehingga ke depan dapat dicarikan solusi terbaik untuk pembenahan dengan mengurai berbagai penyebabnya guna peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.
Atas dasar itu penulis mencoba menyampaikan beberapa catatan dan evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Banten dengan didasarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten RPJMD Tahun 2017 -2022.
Baca Juga: Sambut Tahu Baru 2023, Bupati Irna Ajak Masyarakat Perbanyak Doa dan Dzikir
Seperti kita ketahui bahwa visi dan misi pemerintah provinsi Banten adalah : “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Dan Misi Pemerintah Provinsi Banten adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur; meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas; meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Strategi dan Kebijakan
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Banten adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Bukankah strategi pokok pembangunan Banten itu? Pembangunan berpusat pada rakyat (people centered); Pembangunan yang pro-poor; Pembangunan yang pro gender; Pembangunan yang pro-job.
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Pemerintah Provinsi Banten yaitu:
Pertama, belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; Kedua, belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan; Ketiga, belum optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang; Keempat, belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan berbasis Teknologi Informasi (TI); Kelima, masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat; dan Keenam, belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.
APBD Banten?
APBD Pro Rakyat sudah menjadi yang tepat baik secara filosofis maupun substansi strategiknya. Tujuan APBD Pro Rakyat adalah untuk mengantarkan pemerintahan daerah dalam memenuhi kesejahteraan rakyatnya lahir dan batin.
Sungguh tidak berlebihan apabila publik sangat berharap agar APBD Pro Rakyat tidak dijadikan slogan untuk pencitraan Gubernur dan Pemprov Banten. Untuk itu APBD Pro Rakyat harus benar-benar secara konsekuen dilaksanakan dan mampu memberikan kemanfaatan yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat, antar lain misal: Pelaksanaan pendidikan gratis bagi murid SD/MI hingga SMA/SMK/MA; Pengobatan gratis di tiap Puskesmas yang menyebar di seluruh pelosok desa, kelurahan, dan kecamatan di Provinsi Banten; Pelayanan KTP gratis; Tersedianya sarana transportasi umum yang aman, nyaman, dan tarifnya terjangkau berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi rakyat Banten; Dibangunnya infrastruktur yang menunjang peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di pedesaan; Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah benar-benar mendapatkan setuhan perhatian khusus. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah itu antara lain memberi pelatihan manajemen untuk peningkatan produksi, memfasilitasi perkembangan marketingnya, menyediakan bantuan permodalan dengan pinjaman lunak; Menekan angka pengangguran hingga ke titik minimal yang ideal; Mengentas kemiskinan di kalangan rakyat baik di perkotaan maupun pedesaan; dan Ekploitasi dan eksplorasi sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menurut pengamatan penulis, pelaksanaan APBD Pro Rakyat ternyata belum berhasil secara menggembirakan. Hal disebabkan kebijakan APBD Pro Rakyat ternyata tidak secara otomatis diikuti oleh 8 kota/kabupaten di Banten membuat kebijakan APBD Pro Rakyat di daerahnya masing-masing.
Akibatnya kebijakan APBD Pro Rakyat yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Banten belum bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat di Banten.
Untuk itu, pada tahun 2023 Pemprov Banten perlu kerja keras lagi dengan meningkatkan kinerjanya agar APBD Pro Rakyat benar-benar terwujud seperti yang diharapkan rakyat banyak.
Secara umum kondisi pemerintahan di Banten selama tahun 2022 telah berjalan cukup kondusif. begitu juga dalam bidang bidang kamtibmas, meskipun disana sini masih dijumpai tindak pidana kriminalitas, namun masih tetap bisa dikendalikan. Kondisi demikian dapat tercipta karena adanya sinergitas antar Muspida dalam berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Salah satu kasus yang selalu menonjol dalam setiap tahunnya adalah masalah UMR. Namun demikian dengan cara yang mencirikan masalah UMR selalu dapat dikomunikasikan untuk dimediasikan melalui jalan win-win solution.
Baca Juga: Resep Jagung Bakar yang Enak dan Lezat Anti Gagal, Cocok Disantap di Malam Tahun Baru
Dalam proses demokrasi bahwa selama tahun 2022 telah berjalan cukup dinamis. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya aktifitas masyatrakat dalam menyampaikan aspirasi baik yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi maupun kepada DPRD Provinsi Banten telah berjalan dengan kondusif.
Sedang dalam tingkat pemberantasan korupsi masih perlu ada peningkatan kinerja para aparat guna menekan tingkat penyelewengan dan kebocoroan uang negara. Masyarakat Banten benar-benar sangat berharap tahun 2023 ada peningkatan secara signifikan mengenai kualitas supremasi penegakan hukum di Banten.
Selain itu, publik berharap agar kedepan, kondisi pemerintahan tersebut dapat lebih baik lagi disertai dengan peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka seluruh penyelenggara pemerintahan di Banten hendaknya secara sinergitas bahu membahu dengan didukung partisipasi masyarakat yang tinggi. Kondisi pemerintahan yang stabil dan kondusif ini benar-benar menjadi perhatian publik karena secara dampak akan memberikan ketentraman kepada masyarakat untuk menjalankan aktifitas rutinnya, dan dalam peningkatan investasi.
Dalam bidang legislasi, DPRD Banten juga masih punya sejumlah “tunggakan” pembahasan Raperda yang belum rampung. Tentunya, “tunggakan” yang belum diselesaikan tersebut menjadi catatan publik untuk meningkatkan kinerjanya dalam tahun 2023.
Mengingat Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan DPRD, maka jika selama setahun berjalan dijumpai adanya Kinerja Pemerintahan Provinsi yang belum sempurna, maka kelemahan itu bukan semata-mata disebabkan oleh pihak Eksekutif, namun DPRD Banten sebagai lembaga yang mempunyai pengawasan juga ikut andil dalam menciptakan kinerja yang belum sempurna tersebut.
Perekonomian Banten?
Perekonomian Provinsi Banten di triwulan ke II tahun 2022 tumbuh pada angka 5,70 persen, melampaui angka laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44 persen.
Baca Juga: Resep Jagung Bakar yang Enak dan Lezat Anti Gagal, Cocok Disantap di Malam Tahun Baru
Pertumbuhan perekonomian Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan III-2022 atas dasar harga berlaku mencapai Rp189,04 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp121,03 triliun.
Perekonomian triwulan III-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,50 persen secara quarter to quarter (qtq).
Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh konstruksi sebesar 5,26 persen. Sementara itu, untuk pengeluaran, komponen konsumsi pemerintah mengalami kenaikan menjadi 8,15 persen.
Sedangkan, untuk ekonomi triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,71 persen dari tahun ke tahun (yoy). Meliputi transportasi dan pergudangan mencatat tertinggi sebesar 43,31 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, dimiliki oleh komponen Total Net Ekspor 13,70 persen.
Selanjutnya, untuk cumulative to cumulative (ctc) triwulan saat ini ekonomi Banten mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan 29,69 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor naik menjadi 28,61 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi se-Pulau Jawa pada triwulan III-2022 masih didominasi oleh DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap PDRB se-Pulau Jawa sebesar 29,23 persen. Sedangkan, Banten memberikan kontribusi sebesar 6,88 persen.
Baca Juga: Resep Jagung Bakar yang Enak dan Lezat Anti Gagal, Cocok Disantap di Malam Tahun Baru
Apabila dilihat selama 5 tahun terakhir, maka pertumbuhan ekonomi Banten menunjukan trend positif ke arah peningkatan.
Dari pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Banten yang trendnya terus meningkat, maka apabila dilihat dari dari PDRB riil, bahwa sebenarnya sektor pertanian dan industri pengolahan justru sangat rendah pertumbuhannya.
Ekonomi Banten triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,48 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,23 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Total Net Ekspor sebesar 23,53 persen
Dilihat dari penyerapan tenaga kerja bahwa sektor pertanian telah menyerap sekitar 42,46% tenaga kerja, dan sektor industri menyerap sekitar 13,28%, atau menyerap sebesar 55% lebih dari seluruh tenaga kerja di Banten kalau kedua sektor ini digabungkan.
Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya kedua sektor ini merupakan sektor yang banyak menyumbangkan nilai tambah perekonomian dan dalam penyerapan tenaga kerja. Akibat rendahnya pertumbuhan sektor-sektor ini yang tumbuh di bawah 5% maka berdampak terhadap semakin terbatasnya nilai tambah dari kegiatan ekonomi di Banten.
Jika sektor pertanian dan sektor industri pengolahan masih terjebak dalam zona pertumbuhan rendah, maka masalah kemiskinan dan pengangguran tidak akan bisa dikurangi secara menyakinkan. Hal ini karena di kedua sektor inilah kantong-kantong kemiskinan berada (petani, nelayan, buruh). Dan kalau kedua sektor itu tumbuh rendah, maka kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja juga sangat terbatas.
Terhadap rendahnya pertumbuhan Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan selama 3 tahun terakhir secara tersendiri menjadi catatan dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi rakyat. Meningat ke-dua sektor tersebut lebih banyak bersentuhan dengan rakyat kecil serta UMKM, maka kedepan harus menjadi prioritas dalam pembangunan perekonomian daerah Banten.
Begitu pula terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah, hendaknya benar-benar mendapatkan pembinaan dan bantuan, misalnya dalam bidang pelatihan management untuk peningkatan produksi, memfasilitasi perkembangan marketingnya, menyediakan bantuan permodalan dengan pinjaman lunak.
Realita atas rendahnya pertumbuhan sektor tradable ini perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah provinsi dalam pemerataan pembangunan sehingga tidak membuat ketimpangan makin meluas, dan disparitas kaya versus miskin tidak makin melebar, serta dalam penyerapan tenaga kerja.
Dalam sektor Disparitas Wilayah, bahwa salah satu persoalan utama dari pembangunan Banten adalah tentang besarnya ketimpangan antar wilayah yang masih sangat mencolok (Utara – Selatan). Kenyataan yang menggambarkan masih tingginya tingkat ketimpangan wilayah dan kesenjangan ekonomi antar wilayah, merupakan realita yang harus mendapatkan penanganan dalam pemerataan pembangunan.
Terhadap kekurangan-kekurangan dalam bidang perekonomian tersebut, Kedepan secara tersendiri publik akan selalu mendorong kepada Pemerintah Provinsi Banten agar memprioritaskan penataan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor riil yang memiliki efek pengganda cukup tinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja, seperti sektor pertanian, UMKM, dan manufaktur yang merupakan sektor kunci serta memiliki keterkaitan cukup tinggi dengan sektor-sektor lain. Ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang memadai guna meminimalkan tingkat kesenjangan yang masih tinggi.
Untuk itu, publik akan mendorong kepada Pemerintah Provinsi Banten agar meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang bagi peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di pedesaan.
Keuangan Banten?
Dalam kinerja bidang keuangan, selama dalam 3 tahun terkahir APBD Banten selalu mengalami peningkatan. Pendapatan daerah Pemprov Banten mengalami kenaikan hingga Rp667,57 miliar. APBD TA 2022 yakni pendapatan daerah Rp11,31 triliun bertambah Rp667,57 miliar. Itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp8,44 triliun bertambah sebesar Rp655,2 miliar, pajak daerah Rp7,92 triliun, retribusi sebesar Rp20,28 miliar. Kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp56,73 miliar bertambah Rp3,7 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp450,4 miliar bertambah Rp14,4 miliar. Pendapatan transfer, Rp2,85 triliun yang bertambah Rp12,2 miliar.
Dana insentif daerah sebesar Rp44,9 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 6,2 miliar serta pendapatan hibah Rp6,2 miliar. Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp11,83 triliun bertambah Rp610,7 miliar. Terdiri atas belanja operasi Rp6,77 triliun bertambah Rp613,3 miliar, belanja modal Rp1,79 triliun berkurang Rp282,1 miliar. Lalu untuk belanja tak terduga (BTT) Rp58,1 miliar atau berkurang Rp26,3 miliar. Untuk belanja transfer Rp3,26 triliun bertambah Rp305,3 miliar. Belanja bagi hasil Rp3,77 triliun bertambah Rp305,8 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp128,5 miliar. Defisit atau surplus Rp520,48 miliar. Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp570,1 miliar berkurang Rp62,6 miliar. Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya Rp570,1 miliar. Pengeluaran pembiayaan Rp49,6 miliar berkurang Rp5,8 miliar. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar Rp5 berkurang Rp15 miliar. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp34,6 miliar berkurang Rp875,5 juta. Jumlah pengeluaraan pembiayaan Rp49,6 miliar berkurang 5,8 miliar. Pembiayaan netto Rp520,4 miliar berkurang Rp56,8 miliar.
Pencapaian kinerja di bidang keuangan selama 2 tahun terakhir, secara akuntabilitas penulis menyampaikan apresiasi atas LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Provinsi Banten 6 kali berturut-turut predikat WTP .
Namun dari sisi pendapatan, penulis masih menaruh keprihatinan karena sumber-sumber pendanaan pemerintah provinsi selama ini masih sangat bergantung dari pajak daerah yang hakekatnya bersumber dari rakyat. Kedepan public harus mendorong untuk lebih meningkatkan sumber-sumber pendapatan dari BUMD dan Aset, serta dari kekayaan alam dan berkembangnya investasi.
Pembangunan Banten?
Pembangunan infrastruktur di Banten selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi Banten juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat.
Sebanyak 8 proyek infrastruktur di Provinsi Banten yang dibangun pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini telah rampung. Proyek infrastuktur Jokowi di Banten tersebut meliputi beragam jenis infrastuktur mulai dari tol, rumah susun (rusun), bendungan, hingga gedung olahraga.
Berikut daftar proyek infrastuktur di Banten yang baru saja selesai dibangun: Jalan Tol Kunciran-Serpong, Tol Cengkareng-Kunciran, Tol Serang-Panimbang Seksi 1, Bendungan Sindangheula Rumah Susun (Rusun) ASN Kementerian PUPR Banten, Rusun Ponpes An Nawawi Tanara 1, Rusun Ponpes An Nawawi Tanara 2, dan Gedung Olahraga (GOR) Tanara.
Dari 8 program pengungkit perekonomian Banten, saat ini sebenarnya terdapat 3 (tiga) proyek andalan yang diharapkan dapat membawa manfaat lebih besar bagi pengembangan perekonomian masyarakat.
Dari sisi investasi, kenyataannya belum ada satupun investor berskala internasional bahkan nasional yang tertarik untuk menanamkam modalnya di wilayah Banten. Padahal dari segi potensi, sebenarnya wilayah Banten memiliki keanekaragaman keunggulan seperti dalam bidang pertanian, pertambangan, perikanan dan pariwisata.
Kedepan harusnya public mendorong kepada pemerintah agar lebih mengoptimalkan potensi pariwisata dalam pengembangan kawasan wilayah Banten melalui pengembangan investasi yang secara multi plier effect akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat wilayah Banten.
Dalam pembangunan infrastruktur secara umum dan tingkat kepadatan lalu lintas di jalan raya, penulis menekankan perlunya ketersedian sarana transportasi umum yang aman, nyaman dan tarifnya terjangkau berdasarkan tingkat kemampuan rakyat.
BACAJUGA:
Kesejahteraan Banten?
Salah satu andalan pemerintah provinsi dalam bidang ini adalah dengan mengotimalkan dana-dana APBD melalui Program “Hibah”. Untuk keberhasilan program ini, maka harus ada menyentuh semua kalangan rakyat baik di pedesaan maupun perkotaan dalam pengentasan kemiskinan.
Dalam bidang pendidikan, penulis akan mendorong dan berjuang agar Pendidikan Gratis bagi murid SD/MI dan SLTP lebih di tingkatkan sampai pada jenjang SMA/SMK/MA. Selain itu juga akan mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk memperbanyak jumlah SMK unggulan di tiap kabupaten/kota di Banten.
Dalam bidang kesehatan rakyat, masih dijumpainya persoalan tentang pelayanan kepada masyarakat Jamkesda Non Kuota seperti yang terjadi di beberapa RSU.
Kedepan persoalan tentang pelayanan kesehatan kepada maskin perlu dirumuskan dengan formula yang tepat, dengan mengoptimalkan keberadaan Puskesmas yang sudah tersebar di berbagai pelosok kecamatan bahkan sampai desa. Dan pengobatan murah di setiap puskesmas harus jadi prioritas dalam kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat.
Sebagai akhir dari refleksi akhir tahun 2022, maka dalam rangka Pelaksanaan Visi “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah” sebagaimana telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Publik senantiasa terus mendorong agar ke depan lebih kerja keras lagi guna bisa terwujudnya ”Banten Bangkit” seperti yang diharapkan.
Eko Supriatno
Pengamat
