BANTENRAYA.COM – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Banten memprediksi politik identitas seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 yang lalu akan kembali terulang pada Pemilu 2024.
Ketua FKPT Provinsi Banten Amas Tadjuddin mengatakan, tanda-tanda mulai munculnya politik identitas menjelang Pemilu 2024 sudah mulai nampak di Provinsi Banten.
Amas mengatakan, mereka yang mengusung dan membawa politik identitas sebetulnya adalah kelompok yang sama yang melakukan politik identitas pada Pemilu 2019 yang lalu.
Baca Juga: Sedih Diceritain Mah! Sampai Sekarang, Perempuan Masih Alami Diskriminasi dan Bias Gender
Mereka ini adalah kelompok yang memiliki misi untuk mengganti ideologi NKRI seperti ideologi yang mereka inginkan.
“Menjelang Pemilu 2024, politik identitas akan mengulangi Pemilu 2019 dan bibit utamanya per hari ini sudah mulai bermunculan,” kata Amas, Minggu, 12 Maret 2023.
Ia mengungkapkan, kelompok yang memiliki pandangan politik identitas saat ini sudah mulai terlihat.
Baca Juga: Miliki Keindahan Laut, Desa Wisata Pulau Tunda di Kabupaten Serang Mulai Ramai Dikunjungi Wisatawan
Hal itu terpantau dengan adanya pergerakan untuk mengusung salah satu calon presiden tertentu dan menganggap calon presiden lain tidak sejalan dengan pandangan mereka.
Atau dalam bahasa agama yang mereka gunakan, pendukung presiden tertentu adalah musyrik atau paling tidak tidak mendukung ajaran Islam.
“Padahal, partai saja belum ada yang secara resmi mengusung calon presiden,” kata Amas.
Baca Juga: Anggota DPRD Provinsi Banten Muhsinin Pimpin Satkar Ulama Banten: Terdepan Hadapi Perusak Pancasila
Untuk itu, kata Amas, Pemprov Banten perlu mengantisi adanya gerakan politik identitas ini agar Pemilu 2004 dapat berjalan dengan baik tanpa adanya politik identitas.
Sebab politik identitas sudah terbukti dapat memecah belah persatuan bangsa.
Berkaca pada Pemilu 2019 yang lalu, akibat adanya politik identitas bangsa Indonesia terbelah menjadi dua bagian besar, yaitu pendukung yang disebut dengan kecebong dan pendukung yang disebut dengan kampret.
Baca Juga: Persik Kediri Tidak Terbendung Usai Menaklukkan Macan Kemayoran
Bahkan, fragmentasi itu masih terus berlanjut sampai dengan beberapa tahun berikutnya setelah Pemilu 2029 berakhir.
Amas mengatakan, sebetulnya ketika Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto mendatangi Pendopo Gubernur Banten dan bertemu dengan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, dia seyogyanya akan menyampaikan persoalan ini.
Namun, dia tidak diberi kesempatan untuk bicara.
Padahal, topik ini menurutnya sangat penting diketahui karena menyangkut ketahanan di Provinsi Banten secara khusus dan juga ketahanan di Indonesia secara umum.
Politik identitas menurut Amas harus bersama-sama dilawan agar tidak memberikan dampak buruk pada demokrasi Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Andi Widjajanto mengatakan, guna mereduksi politik identitas, maka pihaknya mendorong agar fokus yang dilakukan oleh semua pihak adalah demokrasi deliberatif.
Baca Juga: BARU RILIS! Kode Redeem Mobile Legends 13 Maret 2023, Kapan Lagi Dapat Hadiah Menarik Gratis
BACAJUGA:
Dengan demokrasi deliberatif, semua diminta untuk fokus pada apa yang akan dilakukan calon presiden (capres), dalam hal ini adalah program kerja, bukan latar belakang capres tersebut.
“Yang terpenting adalah programnya bagaimana Indonesia maju pada tahun 2025. Tidak terlalu penting latar belakang calonnya, politik identitasnya,” kata Andi. ***
