BANTENRAYA.COM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD dibuat jengkel di hampir tengah malam.
BACAJUGA:
Penyebabnya adalah sorotan terhadap Komisi Pemilihan Umum yang diduga tidak profesional dalam melakukan verifikasi partai politik.
KPU dilaporkan sengaja meloloskan partai tertentu padahal secara ketentuan tidak memenuhi syarat.
Baca Juga: Carabao Cup 2022-2023: The Citizens Takluk Ditangan The Saints 2-0.
Nama Menkopolhukam terseret karena perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Hadar Gumay dikabarkan menyebut bahwa langkah KPU meloloskan parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat karena salah satunya ada intervensi dari Mendagri dan Menkopolhukam.
“Tidak ada itu. Mestinya dicek dulu,” kata Mahfud MD di akun instagramnya.
Mahfud MD kemudian menjelaskan kebenarannya.
Baca Juga: Jadwal Tayang Nonton Film Hidayah di Bioskop Jakarta Hari Ini
“Betul saya kontak ke KPU tapi untuk meluruskan KPU. Tanggal 10 November 2022 saya menelpon Sekjen KPU, Pak Bernard. Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu,” kata Mahfud MD.
Saat itu, kata Menkopolhukam, ia menegur agar KPU berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar. Ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal.
“Atas hal itu saya menelepon Sekjen dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar. Setelah ribut-ribut tentang unprofessional itu benar-benar mencuat ke publik, saya bertemu Ketua KPU Hasyim Asy’ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu,” tuturnya.
Baca Juga: Daftar Tarif dan Keberangkatan PO Sinar Jaya dari Terminal Poris Plawad Tangerang ke Berbagai Kota
“Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil,” kata Mahfud MD lagi.
“Itu yang saya lakukan, yakni, mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU,” tutur Mahfud MD.
Mafhud MD juga menjelaskan bahwa ia masih memiliki SMS dan data komunikasi dengan Sekjen KPU tanggal 10 November 2022 itu.
“Sebab setelah saya telepon dia mengirim data hasil verifikasi. Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yg memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi,” kata Mahfud MD. ***
