BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten Serang melakukan evaluasi peberimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P2).
Dalam kegiatan evaluasi itu, Sekda Pemkab Serang Tb Entus Mahmud Sahiri tidak segan-segan akan mencopot camat dari jabatannya jika capaian PBB-P2 rendah.
Pada rapat evaluasi itu Entus memberikan bendera putih kepada Plt Camat Ciomas Hamimi sebagai kecamatan paling tinggi dalam mencapai PBB-P2.
BACAJUGA:
Kemudian, Entus juga menyerahkan bendera hitam kepada Camat Bandung Nursain sebagai kecamatan yang paling rendah dalam penerimaan PBB-P2nya.
“Dari hasil evaluasi ada delapan desa yang PBBnya sudah lunas dan kita berikan apresiasi,” ujar Entus di aula Tb Suwandi, Pemkab Serang, Jumat 9 Desmeber 2022.
Ia mengimbau kepada para kepala desa yang capaian PBB pedesaannya masih rendah untuk meningkatkan penerimaannya dengan sisa waktu yang ada.
Baca Juga: Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar Bandung Dikaitkan dengan Kebebasan Umar Patek, Kok Bisa?
“APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kita sangat tergantung pada pemasukan pajak daerah,” katanya.
Entus mengungkapkan, untuk desa-desa yang capaianya tinggi akan diberi apresiasi oleh Bupati Serang Rt Tatu Chasanah.
“Untuk kecamatan yang capaiannya tertinggi kita berikan bendera putih dan yang terendah kita berikan bendera hitam,” tuturnya.
Baca Juga: Umar Patek Napi Bom Bali Kini Bebas Berysarat, Kekhawatiran Potensi Aksi Teror Kembali Meningkat
Ia menegaskan, bagi kecamatan yang berturut-turut memperoleh bendera hitam akan akan ada evaluasi khusus. “Pasti akan ada evaluasi terkait kedudukan dia sebagai camat,” paparnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang Mochamad Abdul Rauf mengungkapkan, realiasi PBB-P2 sampai saat ini sudah melampaui target.
“Target kita di perubahan Rp110 miliar, sekarang sudah terealisasi Rp113 miliar atau tercapai 103 persen,” katanya.
Baca Juga: Media Portugal Sebut Ronaldo Ogah Bela Timnya Lagi di Piala Dunia Qatar 2022, Ini kata FPF
Namun untuk realisasi buku 1, 2, dan 3 dari target Rp18 miliar baru terealisasi Rp9 miliar. “Yang sekarang kita tekankan yang pedesaan. kita evaluasi untuk mengetahui apa permasalah di lapangan,” ujarnya.***
