BANTENRAYA.COM – Upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah, juru damai dalam Presidensi G20 bisa jadi berujung tanpa ada kesepakatan bersama.
Dengan begitu, Koferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia tanpa kesepakatan bisa dipastikan konflik geopolitik akan terus berlangsung, kian memperdalam persoalan ekonomi dunia.
“Tanpa adanya Komunike dalam leaders summit G20 maka yang harus dilakukan Indonesia adalah waspada karena perang mungkin akan terus berlanjut,” ujarnya Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, 14 November 2022.
Baca Juga: Jangan Bingung Lagi, Ternyata Ini Arti Wakanda Date dalam Bahasa Gaul yang Sedang Viral di TikTok
“Dengan Putin tidak hadir, itu meniadakan adanya kerjasama multilateral untuk menyelesaikan masalah perang dan krisis secara global,” katanya.
Dengan begitu harga komoditas dunia masih akan tinggi, yaitu energi dan pangan.
Jika kerjasama multilateral tidak bisa menemukan kata sepakat, maka pemerintah diminta untuk memperkuat kerjasama bilateral antar negara.
“Misalnya, Indonesia punya kepentingan gandum dengan India dan Ukraina, ya berhadapan langsung dengan pemimpin negara itu, atau dengan yang berkepentingan. “ jelas Bhima.
Lalu Bhima mengatakan, komitmen investasi yang sempat tercetus dalam pertemuan G20, harus dikejar realisasinya, sehingga menjadi penahan atas tekanan eksternal.
Kemudian tiga pokok besar yang diusung dalam presidensi G20, dua diantaranya memiliki peluang besar untuk diperdalam. Yaitu, digitalisasi dan transisi energi.
Baca Juga: 87 Orang Jadi Korban Pengeboman di Istanbul Turki, Belum Ada Pihak yang Mengklaim Bertanggungjawab
“Jadi Indonesia harus menyiapkan kerangka teknisnya untuk mempercepat inklusivitas digital dan transisi energi. Kelihatan kedepan transisi energi salah satu motor pertumbuhan ekonomi ini yang harus bisa dimanfaatkan,“ tandas Bhima.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnership/PPP).
Kemitraan yang didukung dengan pemanfaatan berbagai inovasi akan menjadi fondasi dalam memperkuat arsitektur ekonomi pasca pandemi.
Baca Juga: Tiga Bulan Kejati Pulihkan Uang Bank Banten Rp25 miliar
Upaya tersebut juga diharapkan mampu menyediakan solusi bagi berbagai isu strategis mulai dari ketahanan pangan hingga transisi energi yang terjangkau dan adil.
“Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan dalam menanggapi tantangan di masa depan melalui kemitraan publik-swasta yang lebih kuat untuk menjadi aksi konkret dari kebijakan,” ujar Ketum Golkar itu dalam acara Business20 (B20) Summit di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua.
Skema PPP
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan skema PPP memang layak menjadi fokus. Sayangnya, realisasi skema tersebut tidak mudah.
Baca Juga: Preman Pensiun 7 Segera Tamat, Season 8 Lanjut di Bulan Puasa 2023? Aris Nugraha Bersuara
“Secara konsep itu baik sekali. Itu sering jadi topik bahasan di forum-forum internasional, tetapi realisasi dari PPP itu tidak mudah,” terangnya.
BACAJUGA:
Menurut Piter, hambatan utama adalah pada upaya pengabungan dua entitas yang berbeda, yakni pemerintah dan swasta.
“Kenapa? Karena tidak mudah juga menggabungkan dua entitas yang secara karakter berbeda,” terangnya.
Baca Juga: Bukan Kang Mus Apalagi Bang Edi, Sosok Pria Ini yang Bisa Buat Murad Gemetaran di Preman Pensiun
Piter menjelaskan konsep perusahaan yang di bawah pemerintah (BUMN) tidak boleh merugi dalam operasinya. Ketika merugi, terdapat kemungkinan untuk masuk dalam kategori merugikan negara.
“Perlu dipahami juga terkait, kalau publik/pemerintah itu kan tidak boleh rugi. Kalau rugi bisa dikategorikan merugikan negara. Bisa masuk kategori korupsi. Ini hambatan dalam realisasi PPP,” tegasnya.
Meski demikian, skema PPP bukan tidak mungkin diwujudkan. Menurut Piter, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun dan memperjelas aturan main terkait skema tersebut.
Baca Juga: Fantastis! Pantas Megah, Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Telan Dana Pembangunan Lebih Dari Rp300 M
“Kalau air dan minyak itu tidak sebenarnya, tetapi harus diberikan kejelasan posisi dari perusahaan yang akan menjadi partner,” tuturnya.
“Ini kan harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan kan? Lembaga yang akan dibentuk itu nanti seperti apa?” pungkasnya. ***
