BANTENRAYA.COM — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa, 25 Oktober 2022 kemarin molor selama 3 jam lebih dan membuat sejumlah anggota DPRD Banten protes.
Molornya pelaksanaan Paripurna DPRD Provinsi Banten ini adalah yang terparah.
Pantauan Banten Raya, rapat paripurna yang dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00 WIB itu baru mulai dibuka pada pukul 17.16 WIB.
Baca Juga: Huni Tanah Wakaf Masjid Agung, 120 Kepala Keluarga di Kota Serang Direlokasi Bertahap
Penyebabnya, tidak ada satu pun pimpinan DPRD Provinsi Banten yang berada di lokasi untuk membuka rapat.
Salah satu pimpinan DPRD Provinsi Banten, yaitu Budi Prajogo, menyatakan diri bisa hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Namun, rupanya yang bersangkutan berada di luar Kota Serang sehingga membutuhkan waktu untuk tiba di gedung DPRD Provinsi Banten dan membuka Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten.
Baca Juga: Kekurangan PNS, Tahun 2023 Pemkot Serang Tetap Akan Angkat Tenaga Honorer
Adapun agenda rapat itu adalah pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul atas Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan penutupan masa sidang kesatu tahun sidang 2022-2023 dan penetapan masa reses bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan kesatu tahun 2022-2023.
Karena rapat paripurna molor terlalu lama, sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten pun meluapkan kekesalan mereka. Ada yang secara bercanda meminta agar pimpinan DPRD Banten dijemput dengan menyampaikannya melalui pengeras suara.
Bahkan ada juga yang sampai menyetel qori dan lagu pengiring pencak silat melalui pengeras suara guna mencairkan suasana. Sejumlah yang hadir pun tampak tersenyum dengan kondisi itu.
Baca Juga: Kalah Saing dengan Transportasi Online, Trayek Angkutan Pedesaan Tidak Diminati Pengusaha
Dari pengeras suara seseorang menjelaskan bahwa Budi Prajogo sudah di KM 54 Balaraja dan sebentar lagi akan sampai di gedung DPRD Banten.
Saat Budi Prajogo akhirnya datang ke lokasi rapat paripurna dan membuka paripurna, anggota DPRD Banten dari Fraksi PPP Iskandar mengusulkan agar pandangan fraksi yang biasa dibacakan diserahkan saja kepada pimpinan sidang dan Pj Gubernur Banten.
Dia beralasan, waktu sudah mendekati maghrib dan itu terjadi karena rapat lambat dimulai.
Sebagai pimpina rapat, Budi Prajogo pun bertanya kepada fraksi-fraksi yang ada apakah setuju dengan usul yang disampaikan Iskandar. Akhirnya, semua fraksi yang ada, yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem-PSI setuju pandangan fraksi hanya diserahkan, tanpa dibacakan.
Padahal, biasanya pandagan fraksi dibacakan sehingga peserta rapat paripurna bisa mendengarkan.
Usai paripurna, Iskandar yang diwawancarai Banten Raya tidak banyak memberikan komentar. Meski mengakui ini adalah paripurna paling molor yang pertama, namun dia menilai masih memakluminya.
“Iya sih (paling molor-red) tapi masih dimaklum, karena mungkin koordinasinya yang belum maksimal,” katanya singkat.
Budi Prajogo yang diwawancarai Banten Raya menjelaskan, sebenarnya bukan dia yang dijadwalkan memimpin rapat.
Namun karena pimpinan lain berhalangan karena sedang menghadiri sejumlah agenda, termasuk acara partai, maka dia berinisiatif datang untuk memimpin paripurna.
Dia mengatakan, molornya rapat paripurna selama 3 jam lebih karena ada miskomunikasi. Namun karena ini adalah tanggung jawab bersama, maka hadir meski bukan jadwalnya memimpi rapat.
“Pak Ketua sedang ada rapat Adeksi dan beberapa pimpinan ada kegiatan di partai masing-masing,” ujar Budi. ***

















