BANTENRAYA.COM – Pemkot Cilegon mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan Kota Cilegon 2022 Rp 2,253 triliun.
APBD Perubahan tersebut telah diusulkan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon tentang Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2022, Senin, 22 Agustus 2022.
Walikota Cilegon Helldy Agustian dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon mengatakan, fokus pembangunan di perubahan tahun 2022 disusun dengan memerhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan permasalahan isu strategis daerah.
“Dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas nasional maka dalam rancangan perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2022, rencana kerja pembangunan pada perubahan APBD tahun 2022 diprioritaskan pada, pertama, penuangan rencana belanja yang bersumber dari dana transfer, baik dari alokasi bantuan keuangan provinsi banten, dana insentif daerah serta dana alokasi khusus. Kedua, percepatan pencapaian 19 program prioritas RPJMD. Ketiga, pemenuhan belanja mengikat, baik terkait kekurangan gaji atau tunjangan serta belanja rutin atau operasional kantor. Keempat pemenuhan dokumen teknis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun 2023, baik terkait pengadaan lahan, kegiatan konstruksi serta penyusunan kebijakan strategis daerah,” kata Helldy dalam Rapat Paripurna.
Helldy mengatakan, untuk mendukung pembiayaan rencana kerja tersebut, Pemkot Cilegon melakukan kebijakan melalui koreksi atas perencanaan belanja pegawai serta kebijakan pergeseran anggaran dari rencana kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terealisasi hingga akhir tahun 2022, baik karena pertimbangan waktu pelaksanaan kegiatan ataupun karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan dari sumber anggaran lainnya baik APBN maupun APBD Provinsi Banten.
“Pada sisi belanja pembiayaan, berpedoman kepada hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022, maka dilakukan koreksi atas proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021, baik terkait silpa APBD ataupun Silpa belanja BLUD, baik BLUD RSUD, UPT PDB serta Puskesmas,” ucapnya.
Baca Juga: Jelang Verifikasi Faktual, PPP Kabupaten Serang Tingkatkan Konsolidasi
BACAJUGA:
Kata Helldy, untuk mendukung seluruh arah kebijakan yang dibahas sebelumnya maka pada sektor pendapatan daerah Kota Cilegon menargetkan sebesar Rp1,800 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp630,4 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp964,7 miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp69,1 miliar.
“Sedangkan target belanja daerah sebesar Rp2,253 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,9 triliun, belanja modal sebesar Rp307,2 miliar dan belanja tidak terduga sebesar sebesar Rp2,302 miliar. Secara komposisi belanja terdapat kenaikan prosentase belanja modal dari APBD Reguler tahun 2022 yaitu dari sebesar 10 persen menjadi sebesar 14 persen. Sedangkan belanja pegawai mengalami penurunan dari sebesar 42 persen menjadi sebesar 39 persen. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan anggaran pada perubahan tahun 2021 lebih diutamakan pada belanja publik,” paparnya.
Helldy menambahkan, dalam penerimaan pembiayaan, setelah mencermati terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 469,4 miliar sedangkan dalam pos pengeluaran direncanakan sebesar Rp 16,5 miliar dengan alokasi Rp 5 miliar untuk pembentukan dana cadangan dan Rp 11,5 miliar untuk penyertaan modal daerah, penerimaan tersebut digunakan untuk menutup defisit pada selisih dari pendapatan dan belanja daerah.
Baca Juga: Duduki Peringkat Buncit, Pemkot Cilegon Terus Optimalkan Nilai MCP dari KPK RI
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun mengatakan, APBD Perubahan 2022 akan dibahas oleh DPRD Kota Cilegon. Melihat kondisi pembangunan seperti saat ini, Uyun meminta Organisasi PErangkat Daerah atau OPD membuktikan kinerja yang sangat tinggi.
“Empat bulan ini harus dimaksimalkan OPD agar program terealisasi dan anggaran terserap maksimal,” terangnya.
Uyun juga menyoroti potensi Silpa yang lebih besar.
“Kami sudah melakukan evaluasi 6 bulan semester pertama dan prognosis 6 bulan ke depan, butuh kerja ekstra untuk seluruh OPD agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. DPRD mendorong agar serapan anggaran signifikan, saat ini sekitar 30 persen,” ucapnya.*
