BANTENRAYA.COM – Pemerintah akan menerapkan implementasi nomor induk kependudukan atau NIK di KTP elektronik sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
Menurut Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang, dengan adanya pemanfaatan NIK sebagai NPWP, masyarakat akan semakin mudah
dalam mengurus pajak.
Dengan KTP elektronik yang juga berfungsi sebagai NPWP, maka masyarakat tidak perlu lagi membuat kartu NPWP.
Baca Juga: Anak Perusahaan Krakatau Steel Ini Komitmen Pekerjakan Warga Pasauran
“Kalau sebelumnya repot harus memiliki dua kartu identitas (KTP dan NPWP), nanti cukup satu KTP saja. Tidak perlu repot mendaftar NPWP lagi,” kata Sahat, Jumat, 10 Juni 2022.
Namun, yang perlu dipahami bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP tidak lantas membuat semua yang ber-NIK harus membayar pajak. Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah yang NIK-nya sudah diaktivasi.
NIK baru diaktivasi jika pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu 54 juta rupiah setahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0) atau omzet di atas Rp500 juta setahun khusus untuk wajib pajak orang pribadi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).
Baca Juga: Dibangunkan Toilet, Puluhan Keluarga di Kelurahan Bagendung Cilegon Tak Lagi Dolbon
“Konteks penggunaan NIK sebagai NPWP adalah kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta mendukung kebijakan satu data Indonesia, bukan pengenaan pajak kepada semua orang yang memiliki NIK,” ujar Sahat menambahkan.
Soal kapan hal tersebut diterapkan, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, menjelaskan direncanakan mulai tahun depan bersamaan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax system) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca Juga: Link Baca My Rude Wife, Novel Yang Diangkat Jadi Drama Malaysia Melur Untuk Firdaus
“Setelah tanggal 19 Mei 2022 kemarin dilakukan adendum perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) terkait penguatan integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, untuk saat ini dilanjutkan dengan persiapan regulasi dan infrastruktur pendukungnya hingga direncanakan siap diterapkan di tahun 2023 nanti,” tutur Neil.
Nantinya, untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP, ketika mendaftarkan diri langsung diarahkan menggunakan NIK.
Sedangkan, untuk masyarakat yang saat ini sudah memiliki NPWP, secara bertahap akan diberikan pemberitahuan bahwa nomor identitas perpajakannya diganti dengan menggunakan NIK.
Baca Juga: Kumpulan Ide Nama Bayi Perempuan Berawalan Huruf Z Yang Terdiri Dari 3 Kata Lengkap Dengan Arti
“Aturan teknis terkait penerapan ketentuan tersebut akan segera diterbitkan,” ujar Neil.
Pada intinya tidak ada proses tertentu yang perlu dilakukan oleh masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP ini.
Pemanfaatan NIK sebagai NPWP adalah upaya penyederhanaan administrasi birokrasi.
Upaya ini diharapkan akan memberikan perbaikan administrasi yang efektif dan efisien, baik bagi masyarakat maupun bagi DJP.
Masyarakat akan memperoleh layanan perpajakan yang lebih cepat dan mudah, sementara DJP memperoleh basis data perpajakan yang luas dan akurat. ***
