BANTENRAYA.COM – Pernyataan mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya yang menyatakan ulama di Banten dukung presiden 3 periode ditentang oleh HMI MPO Badko Jabagbar.
Bahkan HMI MPO Badko Jabagbar menantang eks Bupati Lebak itu buka data.
Dilansir dari suarahimpunan.com, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat (Badko Jabagbar), Aceng Hakiki, mempertanyakan pernyataan yang dilontarkan oleh Eks Bupati Lebak tersebut.
Baca Juga: Mahasiswa di Lebak Juga Tak Setuju Pemilu Ditunda
Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan tersebut tidak memiliki dasar, bahkan ia menuntut agar eks Bupati Lebak dapat menunjukkan data.
“Jika memang ada ulama yang mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi di Banten, kami ingin meminta data riilnya, agar statement yang dikeluarkan oleh eks Bupati Lebak tidak menyesatkan banyak orang,” ujarnya.
Dalam lama yang sama, Aceng menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh eks Bupati Lebak itu hanya sebagai rayuan agar bisa mendatangkan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan ke rumahnya.
“Kami mempertanyakan dasar datanya apa yang digunakan Bapak Mulyadi Jayabaya sehingga ulama Banten minta Jokowi di perpanjang 3 tahun,” tuturnya.
Baca Juga: 4 Tuntutan Mahasiswa Aksi Demo 11 April 2022 Kepada Pemerintah: Menolak Penundaan Pemilu
BACAJUGA:
Aceng pun menantang eks Bupati Lebak untuk berani membeberkan data mengenai statement yang ia keluarkan, berkaitan dengan klaim bahwa kiai dan ulama mendukung perpanjangan masa jabat presiden.
“Kami sangat berharap agar eks Bupati Lebak berani membukakan data tentang statement yang ia keluarkan saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” tandasnya.
Diketahui, Mulyadi Jayabaya pada Kamis 31 Maret 2022 mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa para kiai dan ulama di Banten mendukung perpanjangan masa jabat presiden selama tiga tahun setelah masa jabatnya habis di 2024.
Baca Juga: Mudik Gratis Jasa Raharja, Terbatas Hanya untuk 20 Ribu Peserta
Hal tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. ***
