BANTENRAYA.COM – Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menggelar survei nasional bertajuk ‘Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen UUD 1945’.
Berdasarkan hasil survei tersebut, 87 persen rakyat tak setuju Presiden dipilih oleh MPR.
Hasil Temuan survei SMRC tersebut dirilis secara daring di Jakarta pada 15 Oktober 2021
Baca Juga: Brakkk… Jembatan Gantung Penghubung Dua Desa di Pandeglang Ambrol
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, survei opini publik tersebut digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung.
Sampel sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak atau multistage random sampling dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen.
“Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar plus minus 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen atau asumsi simple random sampling,” ujarnya.
Ia memaparkan, bahwa sebanyak 87 publik Indonesia tidak setuju atau sangat tidak setuju jika Presiden dipilih oleh anggota MPR.
“Dari Mei 2020 ke September 2021, yang menolak Presiden dipilih MPR naik dari 85 persen menjadi 87 persen,” kata Abbas.
Baca Juga: Bertanding Malam Ini, Berikut Line Up Semifinal Thomas Cup 2021 Indonesia vs Denmark
Dengan kata lain, terang Abbas, mayoritas warga menginginkan sistem pemilihan langsung.
Di mana setiap warga yang memiliki hak suara bisa memilih calon presiden dan wakil presiden yang dikehendakinya.
Aspirasi agar presiden kembali dipilih oleh MPR tidak mendapatkan dukungan publik.
Baca Juga: Gempa Disusul Longsor Terjang Bali, Akses Jalan Masih Tertutup
“Yang setuju atau sangat setuju dengan pandangan tersebut hanya 10 persen,” tuturnya.
Penolakan pada perubahan sistem pemilihan presiden ini tampak solid dan kuat di semua kelompok politik dan demografi.
“Gagasan tentang presiden tidak dipilih langsung tapi dipilih oleh MPR ditolak oleh mayoritas warga di setiap pendukung partai maupun berbagai lapisan masyarakat,” tegas Abbas. ***