BANTENRAYA.COM – Presiden Jokowi kini memperbolehkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk dibiayai oleh APBN.
Bahkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Presiden Jokowi telah memberi mandat kepada Menteri Koodinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut ditunjuk sebagai pimpinan Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Baca Juga: Satu Regu Damkar Bongkar Gorong Gorong Gara Gara Ada Kartu ATM Warga yang Jatuh, Ini Ceritanya..
Kebijakan itu tentu saja menarik perhatian banyak pihak, tak terkecuali mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.
Ia menilai, jika APBN yang bisa membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung maka kini negara telah masuk jebakan China.
“Jebakan proyek kereta api cepat China semakin dalam,” ujarnya dikutip Bantenraya.com dari akun Twitter @msaid_didu, Sabtu 9 Oktober 2021.
Baca Juga: Tancap Gas Terus! Atlet Gulat Banten Desi Sinta Persembahkan Emas di PON XX Papua
Said Didu juga mempertanyakan sikap Presiden Jokowi tak konsisten sehingga mengubah kebijakannya.
“Selain tidak layak, biaya melonjak, sebelumnya dijanjikan tdk pake uang rakyat lewat APBN,” ungkapnya.
“Akhirnya berubah jadi gunakan APBN,” imbuhnya.
Baca Juga: Cemerlang di Uber Cup, Gregoria Mariska Tunjung Sempat Merasa Canggung di Awal
Tak hanya sampai disitu, Said Didu juga mempertanyakan keputusan Presiden Jokowi yang mengganti pimpinan Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
“Proyek Kereta Api Cepat Bdg-Jakarta memasuki persoalan serius. Ini ditunjukkan digantinya Ketua Komite dari pak Airlangga ke pak Luhut,” tuturnya.
“Mslh apa dan resiko apa saja yg dihadapi dan apa yg perlu dilakukan utk mengatasi mslh tsb. Silakan simak,” tambahnya. ***
