BANTENRAYA.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia atau REI Banten mengungkapkan kuota pembangunan rumah subsidi sampai akhir 2024 akan mendapatkan tambahan sebesar 34 ribu unit.
Sebelumnya, REI Banten merilis jika Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166 ribu yang sudah habis digunakan oleh semua pengembangan perumahan se-Indonesia.
Ketua DPD REI Banten Roni H Adali menyampaikan, setelah dilakukan proses pengajuan kuota tambahan kepada Kementerian Keuangan.
hingga pada akhirnya munculah angka penambahan tersebut dan rumah subsidi itu akan dikelola pada bulan September ini.
“Bukan skemanya Banten dapat porsi berapa, namum siapa cepat dia dapat,” ujarnya saat dikonfirmasi Bantenraya.com, Kamis 5 September 2024.
BACAJUGA:
“Oleh sebab itu saya menghimbau kepada para pengembang untuk segera melakukan peoses Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), supaya mendapatkan kuota yang baru,” katanya.
Baca Juga: Naik KRL Bersama Anak Kecilnya, Ibu Ini Kesal Lantaran Tidak Dapat Tempat Duduk: Pura-pura Budek!
Dengan tambahan tersebut, total kouta rumah subsidi pada tahun 2024 ada sebanyak 200 ribu unit, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 229 ribu unit FLPP.
“Memang saya dapat informasi dari REI pusat itu awalnya 60 ribu unit, namun rumah stok yang tercatat di aplikasi Sikumbang Tapera itu hanya ada 12 ribu jadi pengajuannya belum besar,” jelas Roni.
Menanggapi soal janji presiden baru Prabowo Subianto dan Gibran yang akan membangun sebanyak 3 juta unit rumah subsidi.
Baca Juga: Curi Start Kampanye Jangan Ya Dek Ya, Bawaslu Banten Bersih-bersih Alat Peraga Bakal Calon
Roni menyambut positif hal tersebut sebab masih memungkinkan untuk dilakukan pembangunan.
“Tentunya kita sebagai bidang properti menyambut gembira 3 juta rumah subsidi ini, pemerintah yang baru perlu menunjukkan keberpihakan kepada MBR,” paparnya.
Namun, ia juga memberikan usul supaya program tersebut harus segera diinformasikan kepada masyarakat dan ditetapkan skema pembangunannya, terutama untuk mengurangi backlog.
Baca Juga: Website Penyedia E-Meterai Eror Parah dan Bikin Jengkel, Peruri Minta Maaf Kepada Pelamar CPNS
“Posisi 3 juta rumah ini yang 1 juta unit untuk pedesaan artinya dikelola oleh pemerintah daerah, dan 2 juta ini untuk mengurangi backlog,” tuturnya.
“Kami juga perlu program seperti apa, harus segera informasikan ke publik, tentunya kita sebagai pengembang harus mengoptimalkan peluang dan kesempatan program,” kata Roni.***
