JAKARTA, BANTEN RAYA – Ketahanan pangan menjadi prioritas utama tahun ini. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah meningkatkan anggaran ketahanan pangan 2021. Kenaikannya sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya. Kini nominalnya menjadi Rp 104 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa kenaikan anggaran tersebut sangat signifikan. Tujuan peningkatan anggaran adalah menggenjot produksi pangan. Itu menjadi salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian.
”Kalau kita lihat anggaran ketahanan pangan dari 2016 sampai 2020, trennya turun. Namun, kami buat meningkat pada 2021,’’ ujar Suahasil dalam Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 kemarin (12/1). Tahun lalu anggarannya berkisar Rp 80 triliun. Tahun ini anggarannya menjadi Rp 104 triliun.
Anggaran ketahanan pangan 2021 dialokasikan ke kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 62,8 triliun. Perinciannya, Kementerian Pertanian sebesar Rp 21,8 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar Rp 6,7 triliun, dan Kementerian PUPR sebanyak Rp 34,3 triliun.
Sementara itu, anggaran non-K/L dialokasikan untuk subsidi sebesar Rp 25,3 triliun dan belanja lain-lain sekitar Rp 5,4 triliun. Anggaran transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) sejumlah Rp 5,6 triliun. Berupa DAK irigasi, DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan, dan DAK nonfisik dana pelayanan ketahanan pangan.
”Peningkatan anggaran 2021 cukup besar. Mohon bisa digunakan secara optimal untuk membantu sektor ketahanan pangan dan juga menggiring pemulihan ekonomi Indonesia ke depan,” harap Suahasil.
Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa kebijakan ketahanan pangan tahun ini berfokus pada peningkatan produksi komoditas pangan. Cara pencapaiannya adalah membangun sarana-prasarana dan penggunaan teknologi. Selain itu, pemerintah akan merevitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani atau nelayan dan distribusi pangan.
Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke) juga bertujuan meningkatkan produktivitas pangan. Prioritasnya adalah pemberdayaan transmigran atau petani existing dan investasi small farming.
BACAJUGA:
Dia menekankan bahwa pertanian dan ketahanan pangan adalah motor perekonomian nasional. ”Tenaga kerja pada sektor ini luar biasa besar dan income yang di-generate pada sektor ini juga sangat besar,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan pertanian mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Sebab, peran pertanian sangat sentral. Sektor itu juga terbukti mampu bertahan dalam ancaman krisis. ”Perlu membangun economy scale melalui food estate. Saya ingin tahun ini sudah disemaikan agar bisa kita evaluasi bersama,” katanya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku akan memperluas lahan pertanian. Upaya tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Juga, agar bisa lepas dari ketergantungan pada pangan impor.
Syahrul melaporkan bahwa pada 2020, impor pangan berkurang 10 persen. Penurunan tersebut dipicu program jangka panjang pemerintah yang berfokus membangun sumber pangan di tiap-tiap daerah. ”Perluasan area tanam di sejumlah daerah akan terus dilakukan sesuai arahan presiden,” tandasnya. (jpg)
