BANTENRAYA.COM – Komentar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut soal penolakan izin pendirian Gereja HKBP di Kota Cilegon memantik sejumlah komentar dari Organisasi Masyarakat atau Ormas Islam dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta.
Pernyataan tersebut dinilai gegabah dan justru menimbulkan kegaduhan antar umat beragama di Kota Cilegon.
Pasalnya, di samping sisi yuridis atau pengajuan yang tidak pernah diurus soal pendirian gereja.
Hal itu juga dinilai justru adanya kesan pemaksaan terhadap nilai toleransi yang sudah ada di Kota Cilegon.
Baca Juga: Bongkar Pengalaman Seksual, Siva Aprilia Pernah Main di Kolam dan Mobil
Ketua Umum Pengurus Besar Al Khairiyah Ali Mujahidin menilai, jika toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dibangun atas kesadaran bukan paksaan.
Untuk itu, pertimbangan kemaslahatan semua umat harus didahulukan.
“Penerapan tujuan SKB (surat keputusan bersama 3 menteri pendirian rumah ibadah) bisa saja baik. Tapi harus mempertimbangkan kemaslahatan semua umat,” katanya melalui rilis kepada BantenRaya.Com, Kamis 1 September 2022.
Baca Juga: Spoiler Drakor Big Mouth Episode 11 dan 12 Full: Gong Ji Hoon Ngamuk di Sel Tahanan
“Umat Islam tidak pernah memaksakan membangun masjid di wilayah yang mayoritas bukan Islam, sehingga alangkah baiknya juga tidak perlu memaksakan membangun gereja yang berada di wilayah mayoritas muslim,” katanya.
Menurutnya, bahasa kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan serta toleransi dan Bhineka Tunggal Ika bukan menjadi dalil alat untuk memaksa dan dipelintir seolah Kota Cilegon dan Banten dianggap masyarakat yang intoleran dan anti Bhineka Tunggal Ika.
“Silakan analisa di dunia ini, hanya masyarakat Banten yang telah menerjemahkan toleransi dengan sempurna dalam kebersamaan,” ucapnya.
“Pertama sejak zaman kesultanan kita lihat apakah petekong di samping Masjid Agung Banten pernah diganggu oleh umat Islam?. Kedua, gereja di tengah Alun-Alun dan sekolah Mardi Yuana sejak zaman belanda apakah pernah diganggu oleh umat Islam?,” ujarnya.
Selain itu, ujar Mumu, mencegah kerusakan jauh lebih baik dari pada mengupayakan kebaikan.
“Dar’ul mafasid muqaddam ala jalbil masholih, mencegah kerusakan jauh lebih baik dari pada mengupayakan kebaikan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, jika Pemkot Cilegon atau Walikota Cilegon Helldy Agustian tidak pernah melakukan penolakan terhadap izin pembangunan rumah ibadah.
Hal itu karena sampai sekarang belum pernah ada dokumen yang diajukan terkait pendirian gereja yang ada di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol.
“Tidak ada penolakan pendirian gereja mungkin Pak Menteri perlu kroscek agar valid. Apa yang sudah menjadi masukan dari stafnya klarifikasi di bawah tidak ada penolakan,” ujarnya dilansir dari berbagai media.
“Karena tidak ada konsumen yang masuk belum ada rekomendasi dari camat lurah dan juga dukungan dari masyarakat,” ucapnya.
Menurut Sanuji, jika sudah ada dokumen atau rekomendasi dari RT, RW, Camat dan LUrah lalu Walikota tidak ingin memberikan tanda tangan maka itu baru disebut menolak. Namun, faktanya tidak pernah ada dokumen atau izin yang diajukan.
“Belum dukungan dari masyarakat belum terpenuhi, contoh di Sumur Wuluh (lingkungan) juga belum karena disana warga Cilegon yang nasrani tidak ada hanya ada satu dua, dokumen belum ada, jika ada dokumen masuk dari RT, RT, Lurah dan camat lalu Walikota tidak tandatangan baru namanya ditolak,” pungkasnya. ***
