BANTENRAYA.COM – Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo memastikan akan memaksimalkan pendapatan dengan mencegah kebocoran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Cilegon.
Selain ekspose pendapatan dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD yang menjadi perhatian, dirinya juga menyatakan sudah membuat Satuan Tugas atau Satgas untuk memaksimalkan retribusi.
Fajar menyatakan, kebocoran soal pendapatan juga menjadi hal yang terus dibahas, sehingga nantinya pendapatan bisa maksimal.
Baca Juga: Pilkades Kabupaten Serang Terancam Batal, Jabatan Mantan Kades Akan Kembali Diperpanjang
Bahkan, dirinya meminta kepada organisasi perangkat daerah atau OPD penghasil pendapatan agar lebih agresfi dalam memaksimalkan potensi pendapatan yang sudah ada.
“Pada Juni saya minta tim BPKPAD untuk ekspose pendapatan sejauh ini seperti apa. Karena tidak bisa ada dua versi kita suruh mencari pendapatan yang baru, tapi satu sisi yang ini tidak boleh ditinggalkan yang saat ini berjalan. Apa yang menjadi perintah kita kang wali juga ayo lebih agresif jemput bola jangan nunggu bola,” paparnya.
Soal pendapatan parkir juga sudah dibuatkan Satgas, sehingga nantinya bisa ada kajian dan memasimakan retribusi pakir, seperti yang ada di Pasar Kranggot.
Bahkan sudah banyak diskusi dengan Badan Anggaran dan Komisi III DPRD Kota Cilegon untuk bisa memaksimalkannya.
Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah di Banten Belum Tercover BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
“Apa yang terjadi sekarang dicarikan solusinya dan sudah bentuk Satgas dan sudah bertindak sekarang ada progresnya dan sudah ada kajian dari Diseperidag harus cepat diekskusi jangan terjabak mental biorokrasi,” ujarnya.
Pelaksana tugas Asisten Daerah (Asda) I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengungkapkan, untuk bisa maksimal retribusinya, maka pengawasan akan diperketat dari Dinas Perhubungan atau penghasil.
Termasuk juga, Satgas Pendapatan akan melakukan pengawasan langsung dan uji petik untuk memastikan potensi pendapatannya benar-benar sesuai dengan yang di lapangan.
“Berarti OPD terkait yang melakukan pengawas di lapangan apakah betul pendapatan per titiknya segitu,” tuturnya.
Baca Juga: Tersedia Lowongan Kerja ke Luar Negeri, Naker Fest Kabupaten Serang Digelar Akhir Bulan Ini
“Jadi harus dilihat juga berapa kendaraan parkir yang dilokasi tersebut berapa roda dua dan empat,” katanya.
“Nanti akan dilakukan evaluasi dari titik-titik parkir itu apa hasil perhitungan Dishub. Satgas akan turun membandingkan hasil Dishub juga.
Selain itu, lanjut Aziz, ada potensi pendapatan yang masih akan terus digenjot selain dari sektor pajak dan retribusi yaitu dividen dari Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dan juga Bank BJB.
“Lainnya dari dividen dari BUMD dan dari BJB juga itu sudah ditetapkan melalui RUPS. BUMD akan dilakukan pengelolaan manajemen yang ketat dan efisiensi, jadi nantinya tidak lagi rugi,” jelasnya. ***
