CILEGON, BANTEN RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon menggelar Workshop Leadership Keterwakilan Perempuan di Hotel Aston Cilegon, Rabu-Kamis (25-26/8).
Acara yang diikuti srikandi dari perwakilan partai politik di Kota Cilegon tersebut, diisi oleh nasumber berkompeten yaitu Walikota Cilegon Helldy Agustian, Wakil Ketua DPRD Cilegon Nurottul Uyun, Kepala DP3AKB Kota Cilegon Heni Anita Susila, dan pegiat organisasi wanita Ida Fakih Usman.
Kepala DP3AKB Kota Cilegon Heni Anita Susila mengatakan, workshop bertujuan membangkitkan motivasi perempuan khususnya yang terjun di dunia politik agar terpacu untuk mampu berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Cilegon yang bermuara pada kesejahteraan perempuan itu sendiri dan masyarakat Cilegon secara umum.
“Persoalan pengarusutamaan gender itu memang perlu dipacu dan dimotivasi. Apalagi di zaman sekarang, perempuan harus bisa membuktikan bahwa dirinya mampu berkontribusi buat bangsa dan negara. Tentunya tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurottul Uyun menyatakan, perempuan yang terjun ke dunia politik harus mendapatkan restu dan dukungan keluarga serta orang-orang terdekat.
“Perempuan harus yakin bisa karena punya kapasitas yang tidak kalah baiknya dengan para bapak-bapak. Tapi tentu harus bisa memenejemen waktunya dengan sangat baik, harus bisa menjaga kodratnya mengurus keluarga. Intinya semua harus dijalankan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang paling penting harus mendapat dukungan dari keluarga,” katanya.
Uyun mengungkapkan, keterwakilan perempuan dalam dunia politik sangatlah penting untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum perempuan dan juga anak-anak. Itulah sebabnya disediakan kuota 30 persen bagi perempuan di parlemen.
“Tidak semua bapak-bapak yang duduk di parlemen itu memikirkan persoalan perempuan secara detil. Artinya ada suatu persoalan yang hanya bisa dicarikan solusinya oleh perempuan itu sendiri, ide dan perjuangannya hanya terpikirkan oleh perempuan, itulah makanya harus ada wakil perempuan yang ikut berkontribusi dalam menentukan kebijakan di parlemen atau DPRD, maupun instansi-instansi lainnya,” ujarnya.
Uyun mencontohkan, soal cuti melahirkan misalnya, kebijakannya akan dirasakan optimal jika saat menentukan kebijakan, ada wakil perempuan yang ikut berkontribusi membuat kebijakan tersebut.
“Jadi keterwakilan perempuan dalam sebuah lembaga itu memang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para perempuan lainnya khususnya terkait persoalan perempuan dan anak,” ucapnya. (danang)
