PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Pemkab Pandeglang belum memiliki rencana untuk menunda kembali pelaksanaan pilkades serentak pada 8 Agustus 2021 mendatang. Namun demikian, pelaksanaannya tetap akan disesuaikan dengan perkembangan dan penyebaran Covid-19 di Pandeglang. Hingga Minggu (25/7/2021), Pandeglang masih berstatus zona merah Covid-19.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang Asep Permana mengatakan, hingga saat ini belum ada perubahan jadwal lagi pasca Pandeglang menerapkan PPKM Skala Mikro Diperketat.
“Sesuai jadwal hasil penundaan, tahapan pilkades akan dimulai lagi 27 Juli. PPKM darurat kan hanya sampai 25 Juli. Sementara ini ya gak ada pengaruh gitu, masih tetap menggunakan tahapan yang sekarang saja, belum ada perubahan lagi,” kata Asep, kemarin.
Jika kasus Covid-19 terus melonjak, kata Asep, bisa saja tahapan pilkades dapat diundur kembali. Namun begitu pemerintah daerah akan melihat situasi terkini, khususnya kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi di Pandeglang.
BACA JUGA: Bupati Pandeglang Putuskan Undur Waktu Pilkades Serentak
“Kita belum begitu tahu nanti kedepannya seperti apa. Kita lihat dulu keputusan pemerintah pusatnya, jika di pusat wajib menunda kami gak bisa berbuat apa-apa,” terangnya.
Meski kasus Covid-19 di Pandeglang trennya naik, Asep berharap pelaksanaan pilkades serentak tetap dilaksanakan sesuai jadwal. “Harapan pemerintah daerah pilkades tetap jalan. Tapi kita lihat kondisi dulu di Pandeglang ini seperti apa kaitan pandemi ke depan,” ujarnya.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pandeglang Ramadhani mengatakan, tahapan pilkades serentak 2021 dapat kembali diundur jika angka terkonfirmasi kasus Covid-19 di Pandeglang mengalami kenaikan.
“Kuncinya ya daya dukung masyarakat. Kalau nanti masih tidak dimungkinkan karena tren pandem terus naik, ya kemungkinan bisa kita undur lagi kan gitu karena risikonya terlalu tinggi buat kita,” katanya.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
BACAJUGA:
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Pandeglang Agus Sopyan berharap pilkades serentak tidak diundur lagi. Agus menilai jika terus ditunda-tunda malah akan mengintensifkan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan.
“Saya perhatikan animo warga desa dengan pilkades tinggi. Walau pemerintah menunda tahapan, saya lihat posko-pokso pemenangan selalu ramai begitu pula kegiatan sosialisasi calon yang mengundang massa pasti ramai dan berkerumun. Situasi ini harus segera diakhiri dengan tidak menunda lagi Pilkades,” kata Ketua Fraksi PKS ini. (yanadi/muhaemin)
