BANTENRAYA.COM – Kasus stunting di Kota Serang tercatat hingga November 2022 sebanyak 1.910 balita.
Masih banyaknya jumlah kasus stunting di Kota Serang ini terungkap pada acara evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang digelar di Hotel Wisata Baru, Kota Serang, Rabu 30 November 2022.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, angka persentase kasus stunting Kota Serang di tingkat nasional lebih tinggi 27,7 persen, menurun menjadi 24 persen.
Baca Juga: Simak Kembali Alur Pendaftaran Seleksi PPPK Guru 2022, Jangan Sampai Salah Prosedur
“Dan target tahun depan itu 14 persen di nasional,” kata Syafrudin, kepada Bantenraya.com.
Syafrudin menjelaskan, jumlah anggota keluarga yang berpotensi stunting lebih besar jumlahnya dari 70.2.000 penduduk itu 8.000 yang berpotensi stunting.
“Jadi kurang lebih sembilan persen,” jelas dia.
Baca Juga: Golongan Mentok, Puluhan ASN Kabupaten Serang Ikut Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Syafrudin menyebutkan, jumlah angka kasus stunting ada sekitar 1.910 balita atau jika dipersentasikan sekitar 5,7 persen.
“Jadi ini yang menjadi tanggung jawab kami bersama. Yang 1.910 orang bagaimana caranya dari tahun ke tahun supaya menurun dan supaya tuntas,” katanya.
Syafrudin mengaku Pemkot Serang sudah berupaya salah satunya melatih kader-kader PKK yang tersebar di 67 kelurahan.
Baca Juga: TERPOPULER! 20 Link Twibbon Hari AIDS Sedunia 2022, Jadikan Foto Profil Media Sosial
Selain itu, kata Syafrudin, dari sisi anggaran sudah disiapkan baik di Dinas Kesehatan maupun di DP3AKB Kota Serang.
Kemudian sosialisasi-sosialisasi dari tiap-tiap kecamatan ini juga sudah dilakukan.
“Mudah-mudahan dari jumlah 1.910 ini di tahun 2023 ini sudah ada penurunan, sehingga ada progres bagus,” ungkap Syafrudin.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, OPD, camat hingga lurah perlu melakukan inovasi guna mempercepat penurunan stunting.
“Jadi semua pihak juga punya tanggung jawab untuk menurunkan stunting, yang bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Syafrudin mengaku, pihaknya telah melakukan langkah-langkah mulai dari audit stunting, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh munculnya stunting. Langkah itu dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya stunting.
“Pencegahan dini itu yang pertama dari usia sebelum perkawinan. Sebelum perkawinan kita harus dicek dulu umpamanya mau nikah dicek sehat atau tidak baik laki-lakinya maupun perempuannya,” terangnya.
Kepala DP3AKB Kota Serang Anthon Gunawan mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah mulai dari audit stunting. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh munculnya stunting.
“Tadi pak wali menyampaikan pernikahan dini, dari mulai kehamilan banyak ibu-ibu hamil yang tidak mengkonsumsi pil tambah darah. Terus setelah kehamilan juga banyak yang menyusuinya kurang. Jadi itu ditemuinya pada saat audit stunting,” kata Anthon Gunawan, kepada Banten Raya.
Anthon Gunawan mengakui bahwa ada sekitar 8.000 anggota keluarga yang berisiko stunting. Angka itu hasil pendataan dari 52 ribu anggota keluarga.
“Begitu kita melakukan validasi turun menjadi 8 ribu,” akunya.
Anthon Gunawan menyebutkan, kasus stunting di Kota Serang ada dikisaran 5,7 persen. Dari 52 ribu balita ada 1.910 kasus stunting ditemukan.
“Jadi kalau dipresentasikan kita 5,7 persen stunting Kota Serang,” ucap dia.
Menurut Anthon Gunawan, data 5,7 persen angka kasus stunting ini bila dibandingkan tahun sebelumnya menurun.
“Kalau melihat data angka, itu penurunan. Dari tahun lalu. Tahun lalu itu kurang lebih 2.000. Dinas kesehatan yang lebih tahu kalau angka pastinya tahun kemarin. Jadi kalau kisaran angka 1900 tentunya ini ada penurunan,” jelas Anthon Gunawan.
BacaJuga
Anthon Gunawan berharap dengan dilakukan terus upaya oleh tim pendamping keluarga stunting, angka kasus stunting bisa terus berkurang.
“Terus target pemerintah ke 14 persen di tahun 2024 mudah-mudahan bisa dicapai,” harapnya.
Anthon Gunawan menyebutkan, faktor-faktor yang menyebabkan balita stunting, pertama penanganan spesifik. Penanganan spesifik salah satunya belum memiliki jamban keluarga.
Sekarang jamban sudah sedikit-sedikit, walaupun masih beberapa yang masih budaya modol di kebon atau dolbon masih ada.
“Penyebab dan penanganannya yang pertama spesifik itu dinas kesehatan itu yang menangani,” katanya.
Kedua, lanjut Anthon Gunawan, penanganan sensitif. Penanganan sensitif itu seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.
“Termasuk kami, DP3AKB, terus dari sisi kebutuhan pangannya dari dinas pertanian, kebutuhan air bersihnya dari PDAB bersama Bappeda, PU di sana,” ungkap dia. ***
