BANTEN RAYA – Dua mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Irvan Santoso dan Toton Suriawinata divonis 4 tahun dan 4 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Serang, dalam sidang kasus dan hibah bantuan sosial (Bansos) pondok pesantren (Ponpes) tahun 2018 – 2020, Kamis 20 Januari 2021.
Sementara tiga terdakwa lainnya, Epieh Saepudin pihak swasta, Tb. Asep Subhi penerima hibah, divonis 2 tahun penjara, dan Agus Gunawan, honorer di Biro Kesra divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara.
Majelis hakim yang diketuai Slamet Widodo mengatakan kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana Pasal 3 jo 18 Undang – Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Ayu Thalia Siap Hadapi Anak Ahok di Kasus Pencemaran Nama Baik
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irvan Santoso dan Toton Suriawinata dengan pidana selama 4 tahun dan 4 bulan penjara. Terdakwa lainnya Epieh Saepudin, Tb. Asep Subhi divonis 2 tahun dan Agus Gunawan divonis 1 tahun 8 bulan penjara,” kata Majelis Hakim kepada terdakwa disaksikan JPU Kejati Banten, M Yusuf.
Kelima terdakwa juga diberikan pidana tambahan berupa denda Rp50 juta.
Jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan kurungan.
Baca Juga: Denny Caknan dan Young Lex Akan Kembali Berkolaborasi, Lagu Seperti Apa Selanjutnya?
Sedangkan terdakwa Epieh Saepudin diharuskan membayar uang pengganti Rp93 juta jika tidak dibayar diganti kurungan penjara selama 1 tahun.
“Hal memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah disaat pemerintah melakukan upaya pemberantasan korupsi. Belum mengembalikan hasil korupsi. Hal meringankan memiliki tanggungan keluarga, sopan dalam persidangan dan telah mengembalikan hasil korupsi,” tambahnya.
Dalam putusan pengadilan, hakim menyebut jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten dan honorer di Biro Kesra Provinsi Banten bernama Diki ikut bersama-sama bertanggungjawab dalam perkara tersebut.
Baca Juga: Gaga Muhammad Divonis 4,5 Tahun, Keluarga Laura Anna: Cuma Bisa Bilang Terima Kasih
Dalam amar putusan majelis hakim, perbuatan Irvan dan Toton telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan.
Karena dalam pembahasan anggaran bantuan hibah 2018, dan begitu pula dengan tahun 2020 terdakwa Irvan, Tonton masuk dalam OPD unit kerja pengusul, dan selama proses persidangan tidak ditemukan fakta penolakan.
Dalam pencairan, Biro Kesra selaku pelaksana hibah telah mengajukan pencairan ke BPKAD, padahal sebelumnya telah terjadi persoalan.
Baca Juga: Diogo Jota Menjadi Momok Arsenal Kala Jumpa Liverpool di Semifinal Carabao Cup Leg 2 dengan Skor 2-0
Namun pihak BPKAD tidak melakukan penolakan perbaikan, atas dokumen, sehingga pencairan terjadi.
Kemudian, sebagaimana fakta bersidang, Epieh Saefudin melakukan pemotongan uang bantuan hibah.
Dari delapan ponpes itu, terdakwa mendapat jumlah uang Rp180 juta.
BACAJUGA:
Baca Juga: Calon Pengantin di Lebak Dihimbau Bawa 3 Pohon Saat Daftar ke KUA, Ini Penjelasan Kemenag Lebak
Perbuatan terdakwa Epieh merupakan suatu rangkaian dengan terdakwa Irvan dan Tonton
Dengan demikian terhadap perbuatan terdakwa, kata Majelis Hakim, terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan karena jabatan dan kedudukan. ***
