BANTENRAYA.COM – Kementerian Haji dan Umrah RI imbau jemaah haji asal Banten untuk tetap tenang, mengingat konflik timur tengah yang sedang memanas.
Diketahui, menyusul meningkatnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, sejumlah negara tetangga Arab Saudi telah mengambil langkah penutupan ruang udara untuk kedatangan dan keberangkatan penerbangan.
BACAJUGA:
Negara-negara yang menutup ruang udara antara lain Qatar, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Kuwait, Irak, dan juga Suriah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah Samsudin menyampaikan, sehubungan dengan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah saat ini, Kementerian Haji dan Umrah RI terus memantau keadaan dengan saksama.
BACA JUGA: Jalani Padatnya Jadwal Super League di Bulan Ramadan, Beckham Putra Pilih Jaga Pola Makan
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah jemaah tetap berjalan aman, nyaman dan khusyuk,” katanya, kemarin.
Jemaah Haji Asal Banten Diminta Tetap Tenang
Berdasarkan arahan dari Wakil Menteri Haji dan Umrah, lanjutnya, pihaknya mengajak calon jemaah haji dan umrah asal Banten untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari maskapai penerbangan, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan otoritas terkait.
Senada disampaikan Kepala Bagian Haji pada Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Amrullah, berdasarkan arahan dari Wakil Menteri Haji dan Umrah, Kementerian Haji dan Umrah perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi bersama otoritas terkait terus berupaya memastikan agar jemaah tetap aman dan melayani dengan baik.
BACA JUGA: Semen Padang Vs PSIM Yogyakarta, Setitik Bara Semangat Kabau Sirah Menang di Kandang
“PPIU tetap menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah maupun KBRI Riyadh terkait perkembangan kondisi di Timur Tengah,” ucapnya.
Sementara itu, Arab Saudi bersama beberapa negara lain seperti Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status waspada, menyesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan ke depan.
Pemerintah memastikan bahwa situasi dan kondisi di dalam wilayah Arab Saudi hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Aktivitas umum berjalan normal dengan peningkatan kewaspadaan sesuai standar keamanan yang berlaku.
Mengantisipasi potensi keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang dapat menyebabkan jemaah umrah tertahan (stranded) di bandara, Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bergerak cepat melakukan langkah-langkah mitigasi.
BACA JUGA: Asal Kota Serang! Mahasiswa Doktor Akuntansi Unsoed Lakukan Pengabdian di Purwokerto
Staf Teknis Urusan Haji KUH Jeddah Muhammad Ilham Effendy menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif secara intensif.
“KUH telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jemaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan,” ujar Muhammad Ilham Effendy di Jeddah, kemarin.
Selain itu, KUH Jeddah juga membuka komunikasi intensif dengan pihak maskapai penerbangan, travel penyelenggara, serta syarikah (mitra travel di Arab Saudi) guna mencari solusi terbaik bagi jemaah yang tertunda kepulangannya akibat pembatalan atau penyesuaian jadwal penerbangan.
Di sisi lain, KBRI Riyadh telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi dinamika situasi keamanan kawasan.
BACA JUGA: Asnin Syafiuddin Diganti Lewat PAW, PKS Banten Harap Abdul Maksimalkan Aspirasi Dapil
WNI juga diminta untuk terus memantau perkembangan informasi resmi dari otoritas setempat dan perwakilan Republik Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Arab Saudi terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah umrah Indonesia tetap terjaga.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi serta selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah. ***
