BANTENRAYA.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.1/0374-Dindikbud/2026 tentang Pembatasan Penggunaan Telepon Seluler atau Handphone di Lingkungan Satuan Pendidikan Jenjang SMA, SMK, dan SKh Negeri maupun Swasta.
Kebijakan pembatasan Handphone di lingkungan sekolah dari Dindikbud Banten tersebut patut dibaca tidak sekadar sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai ikhtiar pedagogis untuk menyelamatkan esensi pendidikan di tengah gempuran distraksi digital.
Di era digital seperti saat ini, Handphone telah menjelma menjadi perpanjangan tangan manusia.
Ia menawarkan kemudahan akses informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi dunia pendidikan: distraksi, penurunan fokus belajar, degradasi interaksi sosial, hingga kecanduan digital. Sekolah, sebagai ruang pembentukan karakter dan nalar kritis, tidak boleh kehilangan kendali atas situasi ini.
Dalam perspektif teori belajar, pembatasan Handphone justru memiliki landasan ilmiah yang kuat. Teori kognitif menegaskan bahwa proses belajar membutuhkan perhatian (attention) dan pemusatan pikiran. Ketika perhatian siswa terpecah oleh notifikasi, media sosial, dan gim daring, maka proses encoding informasi ke dalam memori jangka panjang menjadi tidak optimal. Belajar berubah menjadi aktivitas dangkal, sekadar hadir secara fisik tanpa keterlibatan mental.
Sementara itu, teori behavioristik mengajarkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh stimulus dan penguatan. Handphone, dengan segala fitur hiburannya, menjadi stimulus yang sangat kuat dan sering kali mengalahkan stimulus belajar di kelas. Pembatasan bukan berarti memusuhi teknologi, melainkan mengatur stimulus agar perilaku belajar yang positif dapat tumbuh dan menguat.
BACA JUGA : Tiga Keunggulan iPhone dibandingkan Handphone Lain, Bukan Hanya Desain
Dari sudut pandang konstruktivistik, belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata. Ketika siswa lebih sibuk dengan layar pribadi, ruang dialog, diskusi, dan kolaborasi di kelas menjadi kering. Pembatasan handphone justru membuka kembali ruang interaksi antarmanusia – antara guru dan siswa, serta antarsiswa – yang selama ini menjadi jantung pendidikan.
Kebijakan ini juga selaras dengan nilai-nilai pendidikan dalam Islam. Islam mengajarkan prinsip wasathiyah (keseimbangan). Teknologi bukan untuk ditolak, tetapi harus ditempatkan secara proporsional. Al-Qur’an mengingatkan pentingnya menjaga waktu dan fokus, sebagaimana dalam Surah Al-‘Asr yang menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermakna.
Lebih jauh, Islam juga menekankan adab dalam menuntut ilmu. Imam Syafi’i pernah mengingatkan bahwa ilmu tidak akan masuk ke hati yang lalai. Handphone yang tidak terkontrol berpotensi melahirkan kelalaian (ghaflah), menjauhkan peserta didik dari kesungguhan belajar (jiddiyah). Maka, pembatasan handphone di sekolah dapat dipahami sebagai upaya menanamkan adab sebelum ilmu.
Dalam membaca kebijakan pembatasan handphone di sekolah, penting untuk bersikap adil dan arif. Setiap kebijakan pendidikan selalu memiliki dua sisi: manfaat dan tantangan. Para tokoh pendidikan dan ulama pendiri bangsa telah lama mengajarkan bahwa pendidikan sejati bukanlah soal hitam-putih, melainkan soal kebijaksanaan dalam menempatkan sesuatu secara proporsional.
KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari kebodohan dan ketertinggalan zaman. Dalam semangat tajdid (pembaruan), teknologi sejatinya adalah alat kemajuan. Namun Ahmad Dahlan juga menegaskan bahwa ilmu harus melahirkan amal shalih.
Dalam konteks handphone, nilai positif pembatasan adalah menjaga agar teknologi tidak menjauhkan peserta didik dari tujuan utama belajar: memperbaiki akhlak, memperluas pemahaman, dan meningkatkan kebermanfaatan sosial.
Adapun sisi negatifnya, jika pembatasan dilakukan tanpa edukasi dan literasi digital, sekolah berpotensi kehilangan momentum untuk mengajarkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan berkemajuan.
BACA JUGA : Ngaku Sebagai Mahasiswa KKN, Pria Asal Lebak Gondol Emas dan Handphone di Waringinkurung
Sementara itu, Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Prinsip among—ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani—menjadi landasan utama. Dalam perspektif ini, pembatasan handphone bernilai positif karena menciptakan ruang belajar yang kondusif, membangun konsentrasi, dan menumbuhkan interaksi sosial yang sehat. Anak tidak dibiarkan “ditinggal” oleh gurunya karena guru hadir secara utuh di ruang kelas.
Namun, Ki Hadjar juga mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh mematikan kreativitas dan kemandirian. Jika pembatasan dilakukan secara otoriter tanpa dialog, maka siswa bisa kehilangan kesempatan belajar mengelola kebebasan dan tanggung jawabnya sendiri.
Dari tradisi pesantren dan pandangan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendidikan bertumpu pada adab sebelum ilmu. Fokus, ketawadhuan, dan penghormatan kepada guru adalah fondasi utama keberkahan ilmu.
Pembatasan handphone jelas memiliki nilai positif dalam menjaga adab belajar: siswa hadir secara utuh, tidak sibuk dengan dunia lain saat ilmu sedang ditransmisikan. Ini sejalan dengan prinsipta’dzimul ‘ilm (memuliakan ilmu).
Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa pembatasan tidak mengasingkan peserta didik dari realitas sosial dan perkembangan zaman. Pesantren pun hari ini mulai berdialog dengan teknologi, selama tetap dalam koridor etika dan kemaslahatan.
BACA JUGA :Rutan Kelas IIB Pandeglang Nyaris Kecolongan, Perempuan Hendak Selundupkan Handphone ke Dalam Sel
Dari ketiga tokoh tersebut, dapat ditarik satu benang merah: pembatasan handphone bukan tujuan akhir, melainkan sarana pendidikan karakter. Nilai positifnya terletak pada penguatan fokus belajar, adab, interaksi sosial, dan kesehatan mental peserta didik. Sementara nilai negatifnya dapat muncul jika kebijakan dijalankan tanpa pendekatan pedagogis, dialogis, dan edukatif.
Karena itu, Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ini idealnya dipahami sebagai pintu masuk menuju pendidikan yang lebih manusiawi dan berkarakter. Pembatasan harus disertai keteladanan guru, pendampingan orang tua, serta penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebudayaan bangsa.
Dengan cara itulah, sekolah tidak hanya membatasi layar, tetapi membuka cakrawala berpikir, menajamkan nurani, dan menumbuhkan generasi yang cerdas sekaligus beradab.
Namun demikian, penting ditegaskan bahwa pembatasan bukanlah pelarangan total yang kaku dan represif. Sekolah tetap perlu mengajarkan literasi digital, etika penggunaan teknologi, serta pemanfaatan handphone sebagai alat belajar pada konteks yang tepat dan terkontrol. Pendidikan yang bijak adalah pendidikan yang mendidik kesadaran, bukan sekadar mengatur perilaku.
Surat Edaran ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama: orang tua, guru, dan pemangku kebijakan. Jangan sampai sekolah diminta membatasi, sementara di rumah anak dibiarkan tanpa pendampingan. Pendidikan adalah ekosistem; kebijakan sekolah harus diperkuat oleh keteladanan keluarga dan kesadaran masyarakat.
Pada akhirnya, pembatasan handphone di lingkungan sekolah adalah bentuk keberanian moral untuk menegaskan kembali tujuan pendidikan: membentuk manusia yang berpikir jernih, berkarakter kuat, dan beradab. Di tengah dunia yang semakin bising oleh layar, sekolah harus tetap menjadi ruang hening yang memungkinkan lahirnya pemikiran mendalam dan akhlak mulia.
Jika kebijakan ini dijalankan dengan pendekatan edukatif dan humanis, maka ia bukan sekadar aturan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi Banten ke depan. (***)
