BANTENRAYA.COM — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa merespons tingginya angka anak usia SMA/ SMK yang tidak sekolah.
Tidak tanggung-tanggung, jumlah anak usia SMA/ SMK yang tidak sekolah mendekati 20 persen.
Menurut Yeremia, hal ini menjadi gambaran nyata masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam pembangunan sektor pendidikan.
BACA JUGA: Simak Lowongan Kerja Penempatan Cikande di PT Jakarta Biopharmaceutical Industry
Selain angka tidak sekolah yang tinggi, Yeremia juga melihat partisipasi sekolah usia SMA/ SMK di Banten juga masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Rata-rata lama sekolah masyarakat Banten saat ini masih di angka 9,8 tahun, yang berarti masih setara dengan lulusan SMP,” katanya.
“Data lainnya menunjukkan sekitar 67 persen penduduk Banten masih berpendidikan di bawah SMA, sementara lulusan SMA sekitar 34 persen dan lulusan perguruan tinggi hanya berkisar 9 persen,” katanya.
BACA JUGA: Liga Champions Newcastle United vs PSV Eindhoven, Pertemuan Pertama Keduanya Setelah 2 Dekade
Politisi PDI Perjuangan ini menilai kondisi tersebut perlu menjadi refleksi bersama, mengingat Provinsi Banten telah berdiri lebih dari 25 tahun dengan visi mewujudkan masyarakat Banten yang maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan iman dan takwa.
Salah satu pilar penting dalam misi tersebut adalah menciptakan masyarakat yang cerdas melalui pembangunan pendidikan yang berakhlak.
Yeremia menegaskan, pembangunan pendidikan di Banten harus berbasis data kuantitatif lapangan yang akurat, disertai perencanaan matang dan pelaksanaan program yang berkualitas.
Pendanaan, lanjutnya, tidak hanya bersumber dari APBD dan APBN, tetapi juga dapat melibatkan sumber pembiayaan lain yang sah, seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dia berharap program pendidikan gratis dan sekolah rakyat yang tepat sasaran serta berkualitas dapat mempercepat penurunan angka tidak sekolah dan putus sekolah, sekaligus meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Banten.
Selain itu, Yeremia mendorong adanya inovasi kebijakan pendidikan lainnya, seperti pemberian bantuan pendidikan tambahan bagi masyarakat kurang mampu agar dapat bersekolah dengan layak.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk yayasan pendidikan, sekolah swasta, pondok pesantren, dan dunia usaha.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap generasi Banten ke depan menjadi generasi emas yang mampu bersaing dan menjawab tantangan zamannya,” ujarnya. ***















