BANTENRAYA.COM — Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di seluruh Indonesia telah dimulai sejak 8 Januari 2026.
Total ada 19.188 SPPG yang diklaim telah siap beroperasi oleh pemerintah. Pelaksanaan operasional SPPG ini dilakukan secara nasional di 38 provinsi.
Namun, progres pembangunan SPPG di Provinsi Banten hingga saat ini dinilai masih lambat. Dari target 1.200 SPPG yang didirikan di seluruh wilayah Provinsi Banten, hingga saat ini baru 741 SPPG yang baru beroperasi. Sisanya belum jelas kapan akan selesai didirikan.
BACA JUGA: Bank Banten Dicecar BEI, Soroti soal Defisit Hingga Pembiayaan Rumah 29 Ribu Persen
Pengamat kebijakan publik UNIS Tangerang Adib Miftahul mengatakan, proses pendirian SPPB di Provinsi Banten lambat karena sudah memasuki tahun kedua masih belum sepenuhnya berdiri.
Namun, dia memahami masalahnya, yaitu mahalnya biaya untuk pendirian SPPG tersebut. “Beratnya pendirian SPPG karena beratnya aturan,” katanya.
BACAJUGA:
Secara bisnis, kata dia, pendirian SPPG memang buntung. Akhirnya, pengusaha banyak yang enggan membangun SPPG. Inilah yang membuat pendirian SPPG lambat di Provinsi Banten.
BACA JUGA: Trik Antisipasi Banjir, Pemkot Cilegon Minta ASN dan Industri Kumpulkan Bibit Pohon
Padahal, seharusnya SPPG dialihkan saja ke dapur atau kantin sekolah. Inilah solusi yang relatif mudah dan murah yang bisa dilakukan.
Sebab saat ini banyak SPPG yang memaksakan karena didirikan oleh TNI dan Polri yang semangatnya untuk menyukseskan program ini.
Asisten Daerah (Asda) II Provinsi Banten Komarudin menyebutkan, hingga akhir Desember 2025, realisasi SPPG yang sudah beroperasi telah melampaui separuh dari target yang sudah ditetapkan.
Dari target 1.200 SPPG yang didirikan di seluruh wilayah Provinsi Banten, hingga saat ini baru 741 SPPG atau 61 persen yang sudah beroperasi.
“Sampai dengan 31 Desember 2025, yang sudah beroperasi ada 741 SPPG dari target 1.200 SPPG atau sekitar 61 persen,” kata Komarudin.
Dia menambahkan, jumlah SPPG yang aktif diperkirakan akan terus bertambah setiap bulan seiring percepatan pembangunan dan kesiapan daerah.
Namun data detailnya dia mengaku tidak tahu karena itu merupakan kewenangan dari BGN Provinsi Banten.
