BANTENRAYA.COM – Pemerintah desa di Provinsi Banten diperkirakan akan menghadapi tahun anggaran yang menantang pada 2026.
Pasalnya, Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat diproyeksi menurun setelah sebagian besar pagu nasional dialihkan untuk program Gerai Koperasi Desa Merah Putih.
Dari total Rp60 triliun, sekitar Rp40 triliun akan diarahkan untuk pembiayaan operasional koperasi tersebut.
Plt Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Banten, Suherman, menegaskan bahwa, tren penurunan anggaran tersebut memang sudah menjadi arahan pusat.
BACA JUGA: Ade Sumardi Kembali Pimpin PDI Perjuangan Provinsi Banten Periode 2025-2030
Kendati demikian, ia mengaku pihaknya juga masih menunggu regulasi teknis dari kementerian.
“Betul, alokasi Dana Desa tahun depan akan berkurang. Berkurang berapa persennya belum tahu, karena regulasinya belum turun,” kata Suherman. Jumat, (12/12/2025).
Menurut Suherman, penurunan Dana Desa akan berdampak pada kebutuhan dasar pemerintahan dan pembangunan.
Ia menegaskan bahwa DD selama ini menjadi sumber utama untuk mendanai pembangunan infrastruktur desa, program pemberdayaan, peningkatan SDM, hingga penanggulangan kemiskinan ekstrem.
BACAJUGA:
“Dana Desa ini kan digunakan untuk semua kebutuhan strategis, mulai dari pembangunan jalan, BLT, sampai ketahanan pangan,” jelasnya.
Suherman menjelaskan, untuk menjaga agar pembangunan desa tetap berjalan, Pemprov Banten menyiapkan skema penyangga fiskal. Pada 2026, bantuan keuangan desa dari APBD direncanakan naik dari Rp100 juta menjadi Rp120 juta per desa.
“Kebijakan ini diharapkan dapat menutup sebagian celah yang ditinggalkan penurunan Dana Desa nasional,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan membiarkan desa menanggung beban sendirian.
“Kami tetap menempatkan desa sebagai prioritas. Bantuannya memang kita naikkan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa salah satu program yang akan diakselerasi adalah Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra.
Program ini, kata dia, akan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas jalan desa sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jalan desa itu bukan hanya akses, tetapi urat nadi ekonomi masyarakat. Karena itu program Bang Andra akan terus kita dorong,” ujarnya.
Andra juga menyoroti pentingnya distribusi anggaran yang tepat sasaran. Menurutnya, pemerataan bukan hanya membagi secara sama rata, tetapi mengutamakan desa yang paling membutuhkan.
“Wilayah dengan infrastruktur tertinggal harus mendapat intervensi lebih besar, termasuk desa-desa di Tangerang, Serang, Lebak, dan Pandeglang,” katanya.
Lebih lanjut, Andra menekankan jika posisi desa sebagai pusat pembangunan daerah.
“Kalau ingin Indonesia maju, mulai dari desa. Tulang punggung pembangunan itu desa,” pungkasnya. ***
