BANTENRAYA.COM – Temu Karya Daerah (TKD) Karang Taruna Kota Cilegon dipending hingga Waktu yang tidak ditentukan alias deadlock.
Pendingnya forum TKD yang sudah dibuka tersebut, menurut Steering Committee (SC) ditengarai karena teknis teknis soal keamanan.
Namun, menurut beberapa sumber yang diwawancara pendingnya TKD bukan hanya sekedar alasan teknis saja. Namun, Tarik menarik kepentingan antara kader Gerindra dan Golkar Kota Cilegon menjadi penyebab.
BACA JUGA: BPBD Serang Gelar Uji Coba Sirine Tsunami di Enam Titik, Dua Alat Dilaporkan Tak Berfungsi
Diketahui, pada Minggu malam 26 Oktober 2025, forum TKD dibuka dan dilakukan siding. Namun, saat forum berjalan SC memutuskan melakukan pending dengan alasan keamanan.
Salah satu sumber Pengurus Karang Taruna yang enggan disebutkan namanya menyatakan, secara teknis benar adanya unsur keamanan. Namun, lebih dari itu ada juga faktor politik kekuasaan yang hadir dalam arena kompetisi perebutan Ketua Karang Taruna Kota.
“Teknis keamanan, itu yang lebih pasti teknis keamanan. semua juga statmennya. Ya kalau itu standar lah (pertarungan politik antara Kader Gerindra Ahmad Aflahul Aziz dan Perwakilan Golkar Deni yang merupakan tim sukses Robinsar-red). Masih abu nawas semua juga. Yang kebaca calonnya tiga selain dua itu ada juga Ketua Demisioner yakni Mahdi,” katanya, Senin 27 Oktober 2025.
Saat ini, paparnya, semua forum akan diambil alih oleh Provinsi Banten. Itu sampai nanti waktu yang tidak ditentukan.
“Diambil alih provinsi, iyah di kembalikan sampai batas Waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya.
Ia menyatakan, dengan adanya kondisi tersebut apakah masih akan mencalonkan diri lagi semua atau tidak belum bisa diketahui.
“Belum tahu kalau kondisinya sudah begini, masih pada mau nyalon atau tidak. Karena ini tidak ditentukan waktunya,” ujarnya.
Sementara itu, Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten Ari Muhammad membenarkan adanya pending forum TKD. Namun, hal itu terkait dengan pandangan SC yang menilai soal murni keamanan saja.
“Ini kepengurusan sampai 29 oktober, jika belum ada perubahan nanti kan di karteker,” jelasnya.
“Ya enggak (sabotase forum-red). Karena kemarin sudah dari SC melihat terkait dengan keamanan saja. Intinya jika diadakan sebelum 29 (Oktober-red). Panlok berhak mengadakan, jika lewat maka akan diambil alih provinsi,” jelasnya. ***














