BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cilegon sudah menggelontorkan Rp1,8 miliar lebih untuk bantuan Partai Politik (Parpol) 2025. Angka tersebut naik dibandingkan pada 2024 lalu sebesar Rp1,6 miliar.
Kepala Bakesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati menjelaskan, anggaran tersebut sudah direalisasikan kepada Parpol dengan nilai Rp1,8 miliar.
“Angkanya naik dibandingkan sebelumnya menjadi Rp1,8 miliar,” katanya, Kamis (2/10).
BACA JUGA: DPRD Banten Buat Aturan Baru, Industri Wajib Bayar Dampak Lingkungan
Sri menjelaskan, secara hitungan per suara tidak mengalami kenaikan yakni Rp7 ribu seperti tahun sebelumnya. Namun, kenaikan tersebut karena naiknya jumlah perolehan suara dari partai.
“10 Parpol yang masuk parlemen, masih sama Rp7 ribu per suara sah,” jelasnya.
Sri menyampaikan, pihaknya terus mengingatkan agar peruntukan dana tersebut bisa sesuai untuk pembinaan partai. Hal itu, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban uang negara.
“Ini menjadi salah satu yang diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Untuk itu peruntukannya semua dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dan Pegiat Demokrasi Syaeful Bahri menjelaskan, selain pembekalan untuk peningkatan kapasitas SDM kader dan pengurus Parpol, kebutuhan operasional sekretariat. Dana tersebut, ujarnya, seharusnya dilakukan juga untuk Pendidikan politik kepada konstituen.
“Sebagai pegiat demokrasi dan pemilu sekali lagi mendorong tolong disisihkan untuk pendidikan politik. Itu di Undang-undang Parpol itu kewajiban dan itu dasar hukum bantuan keuangan Parpol. Dari APBD jangan sampai tidak ada aktivitas pendidikan politik,” ujarnya.
Disisi lain, papar Syaeful, tentu saja harus dipublikasi secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat mengetahui adanya aktivitas dari bantuan keuangan Parpol tersebut.
“Yang lebih penting kita ingin Parpol mempublikasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan publik. Ini uang rakyat dan harus terpublikasi dan transparan,” ucapnya.
Syaeful menjelaskan, kejelasan penggunaan bantuan keuangan Parpol menjadi sangat penting, sehingga bisa terlihat adanya Pendidikan politik yang dilakukan Parpol.
“Kita inginnya ada publikasi, karena misalnya yang tiga besar seperti Golkar dan berikutnya Gerindra dan PAN di tiga papan atas ini boleh jadi porsi besar dan untuk apa bantuan keuangan tersebut peruntukannya,’ pungkasnya. ***
