BANTENRAYA.COM – Kubu Plt Ketua DPP PPP Muhammad Mardiono menyebut deklarasi yang dilakukan Ketua DPW PPP Provinsi Banten Subadri Ushuluddin tidak utuh karena tidak dihadiri oleh mayoritas DPC PPP yang ada di kabupaten kota.
Karena itu, deklarasi yang dilakukan Subadri Ushuluddin tidak bisa disebut merepresentasikan mewakili semua unsur di PPP Banten.
“Kalau ada klaim DPW Banten utuh itu tidak betul. Itu pecah. Tidak utuh,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Rapih Herdiansyah, Rabu (24/9/2025).
BACAJUGA:
BACA JUGA: Fenomena Pinjol Marak di Serang, ASN dan Guru Paling Banyak Jadi Korban
Rapih mengungkapkan, situasi ini tidak hanya terjadi di Provinsi Banten. Di provinsi lain, pengurus DPW dan DPC PPP yang mengklaim lebih memilih Agus Suparmanto juga tidak memiliki dukungan yang utuh. Jawa Timur, misalnya, dukungan kepada Agus Suparmanto tidak utuh.
Begitu juga dengan Jawa Tengah yang bahkan didukung oleh Wakil Gubernur Taj Yasin juga tidak utuh. Di kandang Taj Yasin sendiri, dukungan untuk Agus terbelah.
“Tidak semua DPC mengikuti Taj Yasin. Lebih dari 20 DPC di Jawa Tengah bahkan masih menginginkan Pak Mardiono,” katanya.
Agus Suparmanto untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum DPP PPP Banten yang akan digelar akhir September ini. Sebelumnya, Romahurmuziy mengorbitkan Dudung, Amran, Gus Ipul, hingga Sandiaga Uno namun keempat tokoh ini ternyata tidak punya keinginan maju dalam pemilihan ketua umum PPP.
Akhirnya, Romahurmuziy mendorong Agus Suparmanto dan gayung pun bersambut. Karena itu, saat ini Romahurmuziy yang wara-wiri ke daerah-daerah “menjajakan” Agus Suparmanto. Walaupun, dia mengklaim bahwa masih banyak DPC dan DPW PPP yang tidak mendukung Agus dan lebih menginginkan Mardiono.
“Sebagian besar DPW DPC menolak nama-nama yang muncul dari eksternal untuk jadi ketua umum,” klaim Rapih.
Selain soal dukungan untuk Agus yang terbelah, Rapih juga yakin bahwa Mardiono-lah yuang lebih berpeluang menjadi Ketua Umum PPP dibandingkan dengan Agus. Pasalnya, dalam AD/ ART PPP, syarat menjadi calon ketua umum adalah bahwa yang bersangkutan harus pernah menjadi pengurus harian DPP PPP selama satu periode penuh atau pernah menjadi Ketua DPW PPP. Dibandingkan Agus, Mardiono tentu lebih punya peluang besar bisa memenuhi persyaratan itu.
“Soal calon, di AD/ ART PPP untuk calon ketua umum mempersyaratkan harus pernah menjadi pengurus harian DPP PPP satu periode penuh atau pernah menjadi Ketua DPW PPP,” kata Rapih.
“Secara afiliasi politik Agus Suparmanto itu kader PKB,” sambung Rapih.
Rapih menyatakan, saat muktamar nanti, muktamirin atau peserta muktamar yang memiliki suara adalah para pengurus di tingkat kabupaten kota atau disebut dengan DPC dan di tingkat provinsi atau DPW. Selain itu, ada juga suara perimbangan apabila di tingkat kabupaten/ kota atau provinsi ada fraksi utuh PPP.
Meski secara hitungan di atas kertas Mardiono lebih punya peluang untuk mencalonkan diri di Muktamar X PPP di Jakarta nanti, pengamat politik dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syaeful Bahri, mengingatkan bahwa permainan bisa saja berubah, apalagi dalam pemilihan ketua partai politik. Dinamika yang sangat dinamis di tubuh partai politik kerap membawa kejutan-kejutan, salah satunya perubahan aturan pencalonan ketua umum.
Karena itu, kata Syaeful, kubu Mardiono harus waspada dengan kemungkinan-kemungkinan ini. Sebab tidak menutup kemungkinan aturan pencalonan berubah dan memungkinkan “orang luar” PPP diperbolehkan untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum PPP.
“Yang begini banyak terjadi,” katanya.
Karena itu, siapa yang bisa memainkan permainan ini, maka dialah yang punya peluang besar untuk menduduki jabatan ketua umum. ***
