BANTENRAYA.COM – Sejumlah nelayan di Karangantu, Kota Serang mencurahkan keluh kesahnya terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi ke Gubernur Banten Andra Soni.
Berbagai keluhan dan keinginan para nelayan tersebut disampaikan langsung kepada Andra dalam agenda Dialog Terbuka Gubernur dan Nelayan.
Kegiatan bersama nelayan itu diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten bersama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten di Garasi Kapal, Pelabuhan Karangantu, Kota Serang, Selasa 23 September 2025.
BACA JUGA: The Trauma Code Heroes On Call Sedang Digarap untuk Season 2 dan 3? Begini Tanggapan Netflix
Salah seorang nelayan bernama Kadma mengaku iri karena nelayan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
BACAJUGA:
Berbeda dengan profesi lain seperti petani yang sering mendapatkan bantuan dari pemerintah, menurutnya nelayan jarang diberikan bantuan oleh pemerintah.
Padahal, kata dia, berbagai macam tantangan dan hambatan sering dialami oleh para nelayan.
BACA JUGA: Daftar 10 Universitas Terbaik di Yogyakarta, Pilihan Tepat untuk Kuliah Kualitas Unggulan
“Coba bayangkan pak Gubernur, pak Walikota, petani dapat bantuan, ojek online dapat THR, kita nelayan dapat apa? Kita nelayan mau juga ada perhatian dari pemerintah,” kata Kadma.
“Kemudian juga ini soal pendangkalan, berapa kali kami sudah mengajukan untuk dilakukan normalisasi pendangkalan, tapi belum ada tindak lanjutnya. Tolong pak Gubernur, pak Wali, tindaklanjuti,” tambahnya.
Tak hanya itu, Kadma juga menyampaikan keluhan terkait kelangkaan solar yang menjadi sumber bahan bakar kapal untuk pergi melaut. Menurutnya, jumlah solar yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan nelayan.
BACA JUGA: Bengkulu Belajar ke Cilegon Soal Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
“Terus untuk BBM juga pak, BBM solar ini langka pak. Di pom itu kadang kita gak kebagian. Sementara kebutuhan untuk kapal itu banyak. Mungkin bapak Gubernur, pak Wali bisa ajukan untuk menambah pasokan solar pak,” ucap Kadma.
Sementara itu, keluhan lain datang dari nelayan bernama Sarip. Ia mengeluhkan terkait dengan perizinan CV yang lama diverifikasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Menurutnya, proses verifikasi yang lama membuat kinerja nelayan menjadi terhambat.
“Itu kenapa prosesnya terlalu lama pak, padahal kan sekarang sudah semuanya melalui online, ini jelas menghambat kinerja kami untum melaut,” katanya.
“Kemudian, sama dengan pak Kadma tadi, terkait pendangkalan, itu kami minta untuk disegerakan (normalisasi-red). Karena itu kadang kena baling-baling kapal jadi bikin rusak. Tau sendiri harga ngebenerinnya berapa,” kata Sarip.
Andra Soni Tanggapi Serius Keluhan Nelayan
Menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para nelayan, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, pihaknya bersama dengan instansi terkait akan segera menindaklanjuti berbagai persoalan mulai dari pendangkalan muara, akses BBM subsidi, pemberian bantuan, hingga jaminan sosial dan pendidikan yang menjadi keluhan dari nelayan.
“Pada hari ini, dalam diskusi bersama gubernur dan wali kota, banyak hal yang disampaikan. Pertama terkait dengan pendangkalan yang terjadi di hampir semua tempat pendaratan ikan di Provinsi Banten,” ungkapnya.
“Ini memang ada yang menjadi tanggung jawab provinsi, ada juga yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini balai BBWSC3,” kata Andra.
“Kemudian juga disampaikan oleh masyarakat kaitan dengan BBM. Mereka tadi menyampaikan kesulitan mengakses BBM subsidi, dan tadi juga sudah kami diskusikan agar bisa mengajukan untuk penambahan pasokan,” katanya.
“Ada juga beberapa hal lain yang disampaikan terkait dengan kesejahteraan nelayan, termasuk kaitan dengan BPJS nelayan,” ujarnya.
“Alhamdulillah, dalam diskusi ini saya sampaikan bahwa ini tidak boleh berhenti sampai batasan diskusi. Harus ada tindak lanjut,” tambahnya.
Andra menyampaikan, sebagai tindak lanjut yang pertama, berdasarkan hasil koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3), dipastikan jika normalisasi atau pengerukan muara akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
“Tadi pihak balai sudah menyampaikan, bahwa di 2026 awal akan segera dilakukan normalisasi. Salah satunya di Muara Kali Cibanten atau Pelabuhan Karangantu, dan di wilayah Tangerang oleh balai dari PUPR. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon doa dan dukungannya” ujar Andra.
Masih kata Andra, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi nelayan secara komprehensif.
aat ini, kata dia, Pemprov Banten sudah menganggarkan dana untuk bantuan BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan. Terkait dengan pendidikan bagi keluarga nelayan, dan hal-hal lainnya, Andra mengaku akan secepatnya mencari solusi.
“Kita sudah ada bantuan BPJS untuk nelayan atau pekerja-pekerja rentan. Kita anggaran selama 3 tahun, di tahun pertama kita bayar full selama 12 bulan, tahun kedua kita anggarkan untuk 8 bulan, dan tahun ketiga adalah enam bulan,” tuturnya.
“Harapannya, kedepan para nelayan-nelayan kita bisa terus berdaya, dan mandiri. Terkait hal-hal lainnya, itu akan kita koordinasikan yang mana nanti ujungnya adalah kesejahteraan nelayan, termasuk juga pengelolaan pelabuhan perikanan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan program normalisasi Sungai Cibanten hingga Karangantu sepanjang 2,9 kilometer untuk mengatasi sedimentasi.
“Insyaallah di 2026 kami akan melaksanakan pekerjaan normalisasi. Dengan anggaran kami sebesar Rp36 miliar, kami berusaha untuk bisa melakukan normalisasi,” katanya.
Saat ditanya apa kendala yang selama ini dihadapi hingga normalisasi tak kunjung dilakukan padahal sudah sering mendapat aduan dan usulan dari masyarakat, Dedi mengaku jika tidak ada masalah.
“Kalau masalah tidak ada, tapi kita terus berkomunikasi dengan pak Gubernur dan Walikota untuk sama-sama menjembatani dengan masyarakat sekitar,” ucapnya.
“Terkait anggaran juga sejujurnya kami masih kekurangan. Makanya kamu minta dukungan pemerintah provinsi dan Pak Gubernur agar ada tambahan dari pusat untuk proses normalisasi di 2026,” katanya.
“InsyaAllah mudah-mudahan di Januari sudah terkoneksi kontrak. Ya ini baru rencana, tapi mudah-mudahan semua terlaksana sesuai jadwal,” pungkasnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua HNSI Provinsi Banten Neneng Sri Hastuti Handayani menilai, adanya forum ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam merespons cepat keluhan nelayan.
Pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov Banten dalam mendengar dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh para nelayan.
“Alhamdulillah hasil pertemuan pertama, Pak Gubernur menepati janjinya dengan langkah cepat. Semua sudah tersampaikan dan terjawab,” katanya.
“Insyaallah ke depan nelayan akan lebih sejahtera, produktif, dengan penghasilan tangkap yang berlimpah, aturan yang dimudahkan, dan area penangkapan yang bisa diperluas lewat kebijakan, imbuhnya.
“Dengan begitu nelayan tidak punah dan tetap mendukung ketahanan pangan sebagaimana harapan Bapak Presiden Prabowo,” kata Neneng. ***
