BANTENRAYA.COM – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mendorong penerapan Pasal 98 KUHP terhadap 2 terdakwa kasus penipuan dan penggelapan, yaitu Antonius dan Puji Wahyono.
Penerapan Pasal 98 KUHP tersebut agar korban dapat langsung menuntut ganti kerugian dalam persidangan pidana tanpa perlu mengajukan gugatan perdata terpisah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Banten Raya, terdakwa Antonius merupakan mantan Ketua Serikat Pekerja PT Asahimas Chemical yang diduga telah menggelapkan dana iuran serikat pekerja senilai lebih dari Rp2,1 miliar selama periode 2017 hingga 2021.
BACA JUGA: Mengenal Sanly Liu, Pemenang Miss Universe Indonesia 2025 yang Kalahkan Kirana Larasati
Antonius selaku orang yang memiliki kewenangan mengelola keuangan, diduga telah mempergunakan dana yang seharusnya untuk kepentingan organisasi, tidak dapat mempertanggungjawabkannya.
Audit internal menyimpulkan adanya pelanggaran administrasi dan penggelapan dana melalui rekening resmi serikat pekerja di Bank BNI. Dana iuran yang seharusnya dibagi untuk operasional PUK, DPC, DPD, hingga DPP, tidak seluruhnya disalurkan sesuai ketentuan.
Atas perbuatannya, terdakwa Antonius dijerat Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut.
BACA JUGA: Spoiler Drakor Shin’s Project Episode 4 Sub Indo: Mr Shin Meradang Usai Saksikan Ini
BACAJUGA:
Sementara itu, Puji Wahyono merupakan seorang pengusaha yang didakwa melakukan penipuan bermodus investasi modal kerja dengan total kerugian korban mencapai Rp4,5 miliar.
Dalam dakwaan, kasus ini berawal pada 19 September 2024 ketika Puji menawarkan investasi kepada seorang pengusaha bernisial MC, dan menjanjikan keuntungan 15 persen dalam tempo dua bulan untuk usaha packaging mesin industri.
Untuk meyakinkan korban, dibuatlah surat kesepakatan pinjaman modal kerja. MC kemudian mentransfer uang tahap pertama senilai Rp2,2 miliar ke rekening perusahaan milik Puji. Tidak lama berselang, pada 13 Oktober 2024, Puji kembali meminta modal kedua sebesar Rp2,3 miliar yang juga ditransfer dalam dua kali pembayaran.
BACA JUGA: TNG Run 2025 Masih Dibuka, Cek Syarat dan Ketentuannya di Sini!
Namun saat ditagih, Puji hanya menyerahkan satu lembar cek senilai Rp2 miliar yang ternyata tidak bisa dicairkan karena saldo kosong. Bahkan, untuk mengelabui korban, Puji mengirimkan surat dan bukti transfer palsu seolah-olah berasal dari PT Haka Stevedore.
Belakangan, saat didesak, Puji mengaku surat dan bukti transfer itu hanyalah rekayasa. Atas perbuatannya, korban mengalami kerugian hingga Rp4,5 miliar dan melaporkan kasus tersebut ke Polda Banten.
JPU Bantu Korban Pakai Pasal 98 KUHP
JPU Kejati Banten Pujiyati mengatakan jika pihaknya telah membantu para korban untuk mengajukan ganti rugi kepada para terdakwa melalui Majelis Hakim, sebagaimana Pasal 98 KUHP.
BACA JUGA: Kumpulan Link Twibbon HUT Banten ke-25 Gratis, Gaungkan Spirit Tanah Jawara
Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian secara bersamaan dalam perkara pidana yang sedang diperiksa di Pengadilan.
“Para korban sudah mengajukannya pada saat persidangan,” katanya saat ditemui usai persidangan, Selasa (23/9/2025).
Namun, Puji menerangkan Majelis Hakim menolak permintaan tersebut. Para korban kemudian diperintahkan Majelis Hakim untuk mengajukan gugatan perdata di luar persidangan yang saat ini digelar.
“Hakim menyarankan para korban untuk mengajukan gugatan perdata,” terangnya. ***
