BANTENRAYA.COM – Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Arenawati menilai, pendekatan keadilan dalam kebijakan pangan penting dilakukan.
Sebab saat ini para petani menghadapi tantangan struktural yang dihadapi para petani kecil yang membuat hidup mereka tidak mudah.
“Seperti akses lahan, dominasi korporasi dalam rantai pasok, serta lemahnya perlindungan sosial,” kata Arenawati.
Baca Juga: Olah Sampah Jadi Peluang Ekonomi, 1.500 Warga Desa Anyar Berhasil Pilah 10 Ton Sampah
Hal itu disampaikan Arenawati saat menjadi pembicara Webinar Nasional dan Diseminasi Penelitian–PKM bertema “Kebijakan Publik untuk Pangan Berkeadilan” yang digelar Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang Kampus Serang.
Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan diikuti ratusan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, mahasiswa, praktisi, hingga perwakilan instansi pemerintah.
Arenawati mendorong agar kebijakan pangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi produksi.
Baca Juga: Gegara Ijazah Ditahan, Alumni Ponpes Al Dzikri Ngadu ke Kemenag Kota Serang
“Tetapi juga memastikan keadilan antargolongan dan keberlanjutan ekologis,” katanya.
Sementara akademisi UNPAM dan pendiri Agrodesa Sinergi Ilham Mustofa menekankan pentingnya digitalisasi sistem pertanian, integrasi distribusi hasil pertanian, serta penguatan infrastruktur logistik di wilayah selatan Banten yang rentan.
“Peran pemerintah daerah penting dalam memberikan insentif dan perlindungan sosial bagi para petani,” kata Ilham.
Baca Juga: Cast Reveal Batch 4 Clash of Champions Season 2, Hanif COC: Kaget Banget Ada Pacarku
Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI R.S. Suroyo mengatakan, program strategis nasional yang saat ini menjadi program Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan, khususnya komoditas beras.
Perkembangan produksi padi, kebijakan subsidi pupuk, serta langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat daya saing petani terus dilakukan.
Dia pun menyatakan optimis pemerintah bisa mencapai target swasembada padangan pada tahhun 2025. ***
















